Calo Tanah Kantor Pemkab Madiun Gentayangan

PilarRakyat, Madiun

Rencana pembangunan kantor pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Caruban Kab Madiun Jawa Timur, meski hingga kini belum jelas, tampaknya mulai memicu maraknya calo tanah yang gentayangan di wilayah setempat. Akibatnya, membuat warga Caruban resah. 

Salah satunya, dialami Pri warga Caruban Mejayan Kab Madiun. Ia mengaku belakangan ini resah, ulah seorang calo tanah yang sering datang meminta agar  tanah sawah mereka dibebaskan untuk proyek pembangunan kantor Pemkab Madiun.

“Kami pernah didatangi oleh orang yang mengaku utusan dari pemerintah. Kedatangannya kerumah kami akan membebaskan tanah sawah untuk kantor Pemkab Madiun,” ujar Pri warga Mejayan.

Menurut Pri, keresahan warga belakangan ini makin menjadi-jadi. Pasalnya, terkait dengan pembebasan lahan untuk kantor Pemkab Madiun, warga merasa belum mendapatkan sosialisasi yang maksimal.

Ditambahkan, calo tanah yang gentayangan kerumah-rumah warga itu langsung mematok harga tanah secara sepihak dengan harga 150 ribu per meter persegi. "Sepertinya mereka itu memaksa. Boleh nggak boleh, harga tanah kami di patok segitu. Padahal, tanah disini sudah mahal,” katanya.

Warga lain yang namanya enggan disebut mengatakan, para calo tanah itu menyampaikan kepada warga, jika harga yang dipatok sebesar Rp. 150 ribu itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh lembaga survey dari Semarang.

Sedangkan model pembayarannya dilakukan tunai bersamaan dengan penyerahan sertifikat. Meski demikian, kedua warga itu mengaku tidak akan melepaskan tanahnya kepada calo tersebut. Bahkan, isue lain yang berkembang, jika ada oknum Pemkab Madiun yang diduga ikut bermain dalam pengadaan tanah tersebut.

Diketahui, untuk mendukung pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun di Mejayan,  diperlukan lahan seluas 30 hektare. Rencananya, lahan seluas itu untuk kantor Pemkab Madiun.

Namun, dari jumlah total lahan yang diperlukan sekitar 30 hektare itu,  kini baru tersedia 15 hektare. Sedangkan sisanya akan diadakan secara bertahap oleh tim pengadaan lahan Pemkab Madiun melalui pembebasan lahan terlebih dulu.

Nampaknya, lantaran minimnya sosialisasi kepada warga,  mengusik para calo tanah mengeduk untung dan bermain dibalik rencana Pemkab Madiun memindahkan semua kantor pemerintahan ke Mejayan. (jur)