Guru PAUD Tuntut Kesejahteraan

Madiun, Memo

Menjadi guru merupakan pilihan dengan berbagai konsekwensi. Tapi tidak bagi para tenaga pendidik di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Kabupaten Madiun Jawa Timur. Mereka kini justru menuntut Pemkab Madiun meningkatkan kesejahteraan  mereka. Karena nilai tunjangan yang diberikan selama ini dianggap masih sangat kecil.

Selain itu, mereka  juga meminta adanya payung hukum yang mengatur tunjangan bagi para guru PAUD. Sehingga penerimaan tunjangan ada kepastian hukum.

“Mohon,  nasib dan kesejahteraan kami ini diperhatikan. Minimalnya, ada perbaikan tunjangan yang dituangkan dalam Perda atau Perbub,” kata Lilik Yuniarti, Ketua HIMPAUDI Kabupaten madiun saat mengadu ke DPRD, kemarin (24/11).

Menurutnya, selama bertahun-tahun mendidik anak usia dini mereka hanya menerima tunjangan insentif dari honor daerah. Jika dihitung, jumlahnya sangat tidak sebanding dengan pengabdian mereka yaitu, cuma sebesar Rp. 75 ribu perbulan dan diberikan tiga bulan sekali.

“Penerimaan berubah-ubah, kadang dapat Rp. 75 ribu, kadang kurang dari itu. Yang jelas, penerimaannya tidak pasti. Bahkan malah ada yang cuma dapat Rp. 20 ribu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y. Ristu Nugroho menegaskan, pihaknya mendukung langkah diambil guru PAUD. Apalagi, masalah pendidikan di Kabupaten Madiun merupakan masalah yang harus mendapatkan prioritas penanganan.

“Untuk mencukupi kebutuhan tunjangan 848 guru PAUD di Kabupaten Madiun, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp. 1,6 milyar. Kami kira daerah masih mampu,” ujar Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun ini.

Menanggapi keluhan para guru PAUD, Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Madiun, Suhardi mengakui, jika tunjangan yang selama ini diterima para guru PAUD memang di rasa masih kurang dari cukup dan sangat perlu diperhatikan.

“Tuntutan mereka akan kami perhatikan dan akan segera kami bahas lebih lanjut dengan legislatif pada APBD tahun 2012 mendatang, mengingat pengabdian pada anak didik mereka sangat luar biasa,” ujar Suhardi usai menerima perwakilan guru PAUD Se-Kabupaten Madiun digedung DPRD.

Suhardi juga berharap, kesejahteraan yang diterima para guru PAUD nantinya tidak hanya bergantung dari APBD saja, tetapi juga bisa di dapat dari TK maupun dari desa diambilkan dari anggaran APBDes. “Kalau bisa, mereka juga mendapatkan dari TK dan APB Desa malah bagus,” ujarnya.

Diketahui, jumlah guru PAUD di Kabupaten Madiun saat ini mencapai 871 guru. Diantara itu, sekitar  653 sudah mendapatkan intensif dari Pemkab Madiun sebesar Rp.75 Ribu/bulan. Sedang sisanya, sebanyak 218 guru sampai saat ini masih belum menerima intensif tersebut. (jur)