PT. KAI Ubah Grafik Perjalanan KA

Madiun--PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan memberlakukan perubahan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011. Perubahan itu dikarenakan ada hal-hal yang dinilai sudah tidak sesuai dan untuk meningkatkan keselamatan penumpang.

Hal itu ditegaskan Manajer Humas PT KAI Daerah Operasional (Daop) VII Madiun Sugianto, kemarin (26/11). Pemberlakukan Gapeka baru tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. D3/189 tanggal 17 November 2011, setelah adanya persetujuan dari Kementerian Perhubungan Direktorat jenderal Perkeretaapian.

"Perubahan Gapeka ini bertujuan untuk lebih meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera. Semua hal tersebut bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal transportasi kereta api ," kata Sugianto.

Menurut Sugianto, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perubahan Gapeka. Di antaranya adalah, jumlah kereta api yang beroperasi, kecepatan kereta api yang diizinkan, relasi asal tujuan kereta, serta rencana persilangan dan penyusulan kereta api.

Seperti di Daop VII Madiun, misalnya. Terdapat jadwal pengoperasian kereta baru yang belum dimasukkan dalam Gapeka lama, yakni Kereta Api Madiun Jaya, baik yang ber-AC maupun non-AC untuk relasi Madiun-Yogyakarta. Selain itu, terdapat juga perubahan kecepatan kereta api dari 80 kilometer/jam menjadi 90 kilometer/jam pada lintasan tertentu.

”Secara umum, perubahan Gapeka tidak terlalu berdampak banyak untuk Daop VII Madiun. Sebab, rata-rata perubahan perjalanan kereta api hanya bergeser maju atau mundur maksimal 20 menit,” jelasnya.

Perubahan paling mencolok, tambahnya, terjadi pada Kereta Api Ekonomi Malabar jurusan Malang-Bandung raya. Dimana pada Gapeka lama (2010), KA Malabar berangkat dari Madiun pada pukul 02.37 WIB, sedangkan pada Gapeka baru ( 2011) menjadi berangkat pada pukul 04.01 WIB atau mundur 84 menit.

”Karena itu, dengan pemberlakuan Gapeka tahun 2011 ini diharapkan  dapat menekan kelambatan kedatangan kereta api, karena perjalanan kereta "intercity" maupun komuter telah masuk dalam jadwal,” tambahnya.

PT KAI Daop VII juga memasang jadwal perjalanan kereta api yang baru di tempat-tempat strategis di semua stasiun di wilayah DAOP VII mulai tanggal 29 November mendatang. (hwi)

Pawai Pincuk Raksasa Sambut 1 Muharam

Madiun---Masyarakat Kabupaten Madiun Jawa Timur memperingati tahun baru Islam 1 Muharam 1433 Hijriyah dengan menggelar pawai budaya dengan pincuk raksasa di sepanjang jalan protokol Kecamatan Mejayan.  

Arak-arakan sepanjang tiga kilometer mengangkat tokoh bupati pertama Kabupaten Madiun, Retno Dumilah. Pincuk raksasa berisi makanan khas Kab Madiun, seperti nasi pecel, krupuk gapit hingga jajanan menjadi rebutan masyarakat.

 ‘’Sejak pukul 14.00 WIB, saya sudah nunggu dipinggir jalan untuk lihat pawai ini. Maklumlah, ini baru pertama kali digelar di Caruban- ujar Sadono, warga Pilangkenceng.

Menurut Bupati Madiun, Muhtarom simbol pincuk raksasa yang menjadi rebutan warga merupakan simbol seluruh potensi Kabupaten Madiun yang terwadahi. Sedangkan biting pada pincuk sebagai simbol perekat seluruh umat di Kabupaten Madiun. ‘’Selama ini pincuk tidak pernah lepas dari biting,’’ jelas Muhtarom di sela-sela pawai budaya. (jur)

Proyek VIP RSUD Rp. 900 Juta Molor, Rekanan Stres

Madiun----Pelaksanaan proyek pembangunan ruang VIP Paviliun RSUD Caruban Kabupaten Madiun Jawa Timur senilai Rp. 900 juta disinyalir menyimpang dari bestek, terancam molor. Lantaran, progres pekerjaan baru sekitar 55 persen dari target selesai tanggal 24 Desember 2011.   

Pelaksana proyek dari CV Dwi Tunggal Sejati, Ika Nugroho, mengaku stres di uber-uber target. Sebab masih terdapat empat pekerjaan yang belum bisa diselesaikan. Diantaranya, keramik dinding, keramik lantai, plester dan pekerjaan dek.

“Kayak mau stres saja. Pekerjaan baru sekitar 55 persen. Semua belum di hitung sich hanya taksiran saja. Tapi, kita berusaha kejar target,” ujar Ika kepada wartawan belum lama ini.

Pihaknya juga mengakui jika pekerjaan dimungkinkan mengalami keterlambatan. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala, diantaranya, adalah hujan. “Kalau pekerjaan sich digenjot. Tapi bagaimana lagi, mau lembur malam juga hujan. Kalau pun nanti tidak tuntas tepat waktu paling kami cuma kena denda,” akunya.

Setali tiga uang, keterlambatan proyek juga diakui oleh Pejabat Pembuat Komitmen proyek fisik pembangunan ruang VIP Paviliun RSUD Caruban, Widodo.

Menurut Widodo,    sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  jadwal pelaksanaan dalam penawaran pekerjaan, mestinya sampai minggu ke tujuh volume pekerjaan mencapai 75 persen.

”Tetapi kenyataan dilapangan, pekerjaaan baru mencapai 46 persen. Pasca sidak dewan, pekerjaan mengalami keterlambatan sekitar 29 persen. Pelaksana sudah bikin surat pernyataan, yang intinya sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kalau telat ya didenda,” ujarnya.

Kendati demikian,   pihaknya mengklaim jika soal kwalitas pekerjaan tidak ada masalah. “Ukurannya sesuai standart dan sesuai RAB. Hanya temuan keterlambatan saja,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi D DPRD Kab Madiun merasa kecewa berat dengan pekerjaan proyek tersebut. Selain amburadul, bangunan disinyalir tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Hasil temuan Komisi D, ada sejumlah kejanggalan, yakni bangunan tembok tidak center, begesting tidak rata, besi begel yang dipakai tidak sesuai, buku direksi tidak ada, begitu pula dengan foto awal juga tidak ada. Bahkan, pihak pengawas dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Madiun juga tidak pernah menjalankan fungsinya melakukan pengawasan di lokasi proyek. (jur/hwi)

Mahasiswa Madiun Kecam Kebiadaban Israel

Madiun---Puluhan mahasiswa dari Perguruan Tinggi di madiun yang tergabung dalam Forum Lembaga Siloturohmi Dakwah Kampus (FLSDK) turun jalan mengecam kebiadaban Israel terhadap warga Palestina, Jumat (25/11/11).

Aksi berlangsung di depan Patung Kolonel Marhadi Alon-alon Kota Madiun sekitar pukul 13.00 siang  hingga pukul 15.00 Wib. Massa mengusung poster diantaranya bertuliskan “Palestina will Be fredom. Penjajahan Didunia Harus Dihapuskan, Jutaan nyawa telah mereka tumpahkan, PBB segera selesaikan wilayah Palestina, Hancurkan Palestina,”.

Dalam orasinya, mereka mengecam kebiadaban Israel yang telah melakukan kejahatan kemanusian dengan membunuh rakyat sipil khususnya  anak-anak dan wanita  di Negara Palestina.

Hardi Setiawan koordinator aksi mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengingatkan pada para pemimpin bahwa kebiadaban Israel tidak berhenti hingga sekarang. Selain itu, mendesak PBB segera menyelesaikan masalah wilayah Palestina dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

“Jutaan Nyawa telah di tumpahkan, Ribuan rumah di hancurkan, hingga kini mereka harus terpaksa menginap di tenda-tenda  pengungsian dengan keadaan mengenaskan,” ujarnya disela-sela aksi Jumat (25/11/11).

Dalam aksinya, massa juga melakukan penggalangan dana bantuan untuk rakyat di Palestina  yang nantinya hasilnya  akan di serahkan ke komite pengalangan dana untuk Rakyat Palestina. Aksi dilanjut dengan long march dengan pengawalan ketat dari anggota Polres Madiun Kota. (mdn1)

Guru PAUD Tuntut Kesejahteraan

Madiun, Memo

Menjadi guru merupakan pilihan dengan berbagai konsekwensi. Tapi tidak bagi para tenaga pendidik di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Kabupaten Madiun Jawa Timur. Mereka kini justru menuntut Pemkab Madiun meningkatkan kesejahteraan  mereka. Karena nilai tunjangan yang diberikan selama ini dianggap masih sangat kecil.

Selain itu, mereka  juga meminta adanya payung hukum yang mengatur tunjangan bagi para guru PAUD. Sehingga penerimaan tunjangan ada kepastian hukum.

“Mohon,  nasib dan kesejahteraan kami ini diperhatikan. Minimalnya, ada perbaikan tunjangan yang dituangkan dalam Perda atau Perbub,” kata Lilik Yuniarti, Ketua HIMPAUDI Kabupaten madiun saat mengadu ke DPRD, kemarin (24/11).

Menurutnya, selama bertahun-tahun mendidik anak usia dini mereka hanya menerima tunjangan insentif dari honor daerah. Jika dihitung, jumlahnya sangat tidak sebanding dengan pengabdian mereka yaitu, cuma sebesar Rp. 75 ribu perbulan dan diberikan tiga bulan sekali.

“Penerimaan berubah-ubah, kadang dapat Rp. 75 ribu, kadang kurang dari itu. Yang jelas, penerimaannya tidak pasti. Bahkan malah ada yang cuma dapat Rp. 20 ribu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y. Ristu Nugroho menegaskan, pihaknya mendukung langkah diambil guru PAUD. Apalagi, masalah pendidikan di Kabupaten Madiun merupakan masalah yang harus mendapatkan prioritas penanganan.

“Untuk mencukupi kebutuhan tunjangan 848 guru PAUD di Kabupaten Madiun, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp. 1,6 milyar. Kami kira daerah masih mampu,” ujar Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun ini.

Menanggapi keluhan para guru PAUD, Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Madiun, Suhardi mengakui, jika tunjangan yang selama ini diterima para guru PAUD memang di rasa masih kurang dari cukup dan sangat perlu diperhatikan.

“Tuntutan mereka akan kami perhatikan dan akan segera kami bahas lebih lanjut dengan legislatif pada APBD tahun 2012 mendatang, mengingat pengabdian pada anak didik mereka sangat luar biasa,” ujar Suhardi usai menerima perwakilan guru PAUD Se-Kabupaten Madiun digedung DPRD.

Suhardi juga berharap, kesejahteraan yang diterima para guru PAUD nantinya tidak hanya bergantung dari APBD saja, tetapi juga bisa di dapat dari TK maupun dari desa diambilkan dari anggaran APBDes. “Kalau bisa, mereka juga mendapatkan dari TK dan APB Desa malah bagus,” ujarnya.

Diketahui, jumlah guru PAUD di Kabupaten Madiun saat ini mencapai 871 guru. Diantara itu, sekitar  653 sudah mendapatkan intensif dari Pemkab Madiun sebesar Rp.75 Ribu/bulan. Sedang sisanya, sebanyak 218 guru sampai saat ini masih belum menerima intensif tersebut. (jur)