DPU Klaim Proyek Urug PCB Tidak Ada Masalah

Madiun---Pengawas proyek pembangunan pasar caruban baru (PCB) dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Pemkab Madiun, Boby Saktia Putra, mengklaim jika proyek pengurukan lahan PCB senilai Rp. 2,6 miliar dikerjakan PT. Idee Murni Pratama tidak ada masalah.  

”Pengawas setiap minggu sudah menjelaskan ke pelaksana proyek, misalnya, ketika hujan aktivitas pengurukan harus dihentikan. Dan sebelumnya, pemenang tender sudah membawa sample tanah urug untuk uji kelayakan,” kata Boby kepada Memo Rabu (30/11/11).  

Disinggung soal keberadaan PT. KSS, Boby mengaku jika PT tersebut tidak ada. Sehingga, apabila ada penyimpangan masalah urug dilakukan PT. KSS, hal itu bukan kewenangan pihak PU.

”Soal urugan itu hak PT Idee Murni Pratama. Sedangkan, PU tahunya hanya PT Idee Murni Pratama. Sebab, kontrak perjanjiannya proyek pasar dengan PT Idee Murni Pratama,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak mengelak jika dalam pengadaan tanah urug bisa di subkan kepada rekanan lain. Kendati demikian, hal itu menjadi kewenangan PT. Idee Murni Pratama.

”Kalau yang urugan di sub kan. Itu wajar, karena urugan banyak tidak bisa kerja sendiri harus kerjasama. Kalau kontraktor tunggal ya PT. Idee Murni Pratama,” papar Boby.

Sisi lain, Boby juga mengklaim jika proses pengerjaan pengurukan lahan PCB, hingga saat ini sudah mencapai 90 persen. Sehingga dapat dipastikan, akhir Desember seluruh proses pengurukan sudah selesai. ”Volume pengurukan sudah 90 persen. Sesuai scedul akhis Desember harus 100 persen dan sekarang juga mengerjakan pemancangan,” tambahnya.

Sementara itu, pimpinan PT Idee Murni Pratama belum bisa dikonfirmasi, karena tidak ada di tempat. ”Pimpinan ada di surabaya,” kata Pelaksana proyek bagian material PT. Idee Murni Pratama, Sukresna saat ditemui  di lokasi proyek PCB, Rabu (30/11/11).

Pihaknya ketika dikonfirmasi juga mengaku tidak tahu menahu soal pengurukan. ”Saya hanya mencatat masuknya material, urusan urug saya tidak tahu,” kata Sukresna singkat.

Diketahui, pembangunan mega proyek PCB diatas lahan 1,8 hektare menelan anggaran hampir sebesar Rp. 69 miliar dari APBD I dan II, dikerjakan PT Idee Murni Pratama (IMP) Jakarta.  Dana dianggarkan bertahap. Untuk 2011 ini,anggaran tersedia Rp 31miliar. Sedangkan 2012,rencananya dianggarkan Rp25miliar.Sisanya,Rp14 miliar disediakan di 2013.

Namun dalam pelaksanaannya ada banyak persoalan. Diantaranya, soal besi beton pada pondasi pagar yang dicor, jaraknya terlalu lama dari pengecoran pertama. Pengecoran straus tidak menyisakan sekitar 20-30 centimeter untuk pengecoran berikutnya.

Sedangkan, paling menonjol adalah, pekerjaan teknis pengurukan hingga kini masih berjalan sekitar 90 persen. Molor dari jatuh tempo pengurukan pada 23 Oktober. (hwi/jur)

Proyek Pengurukan PCB Rp. 2,6 M 'Bermasalah'

Madiun---Proyek pengurukan lahan pembangunan pasar caruban baru (PCB) Kabupaten Madiun Jawa Timur senilai Rp. 2,6 miliar, sarat berbagai permasalahan dan penyimpangan. Akibatnya, sebagian besar masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan tanah urug mengeluh.

Informasinya, permasalahan atau penyimpangan yang muncul, misalnya soal teknis pertambangan yang berada di wilayah Dusun Wates Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan dan Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kab Madiun.

Akibat maraknya angkutan tanah urug yang melintas tersebut, infrastruktur jalan desa yang baru dibangun belum ada satu tahun dari kini rusak parah. Selain itu, saluran gorong-gorong di Dusun Sumberejo Desa Kaliabu juga ambrol.

”Sejak dilewati truk pengangkut tanah urug, jalan disini rusak parah dan gorong-gorong ambrol terus siapa yang bertanggungjawab,” kata Sumono Ketua RT. 9 RW.02 Dusun Sumberejo Desa Kaliabu Kec Mejayan Kab Madiun, Rabu (30/11/11). 

Menurut Sumono, pertambangan tanah urug itu berada di tanah milik orang bernama Verry. Dan selama ini warga tidak pernah diajak bicara soal adanya aktivitas pengangkutan tanah urug yang melintas dilingkungannya. ”Yang untung dia (Ferry,red), yang susah kami rakyat kecil,” ujarnya

Padahal, aktivitas truk pengangkut tanah urug itu selama ini sangat menganggu, termasuk soal kesehatan warga. Sebab, saat musim kemarau kemarin, setiap ada truk lewat, debu masuk ke dalam rumah dan musim hujan, jalan menjadi becek. 

”Terus terang kami kecewa. Sudah mengadukan masalah ini, tapi tidak ada tanggapan. Ya karena yang mengadu orang kecil. Sehingga ada ganti rugi tidak, ya tidak tahu,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada pihak kompeten dari Pemkab Madiun yang memberikan keterangan terkait permasalahan dialami warga yang terkena dampak pertambangan tanah urug.

Diketahui, pembangunan mega proyek PCB diatas lahan 1,8 hektare menelan anggaran hampir sebesar Rp. 69 miliar dari APBD I dan II, dikerjakan PT Idee Murni Pratama (IMP) Jakarta.  Dana dianggarkan bertahap. Untuk 2011 ini,anggaran tersedia Rp 31miliar. Sedangkan 2012,rencananya dianggarkan Rp25miliar.Sisanya,Rp14 miliar disediakan di 2013.

Namun dalam pelaksanaannya ada banyak persoalan. Diantaranya, soal besi beton pada pondasi pagar yang dicor, jaraknya terlalu lama dari pengecoran pertama. Pengecoran straus tidak menyisakan sekitar 20-30 centimeter untuk pengecoran berikutnya.

Sedangkan, paling menonjol adalah, pekerjaan teknis pengurukan hingga kini masih berjalan sekitar 90 persen. Molor dari jatuh tempo pengurukan pada 23 Oktober. (*)

Dewan ‘Mencak- Mencak’, Desak Proyek VIP RSUD Dibongkar

Madiun---Merasa dilecehkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Kab Madiun Jawa Timur, Komisi D DPRD setempat ’mencak-mencak’. Sebab, hasil temuan Komisi D tentang adanya dugaan penyimpangan proyek pembangunan ruang VIP Paviliun RSUD Caruban senilai Rp. 900 juta tidak ditindaklanjuti pihak pengawas DPU. 

“Sewaktu temuan permasalahan yang terjadi pada pembangunan RSUD kami hearingkan, pengawas menyatakan sanggup membongkar, tapi kenyataannya, pekerjaan masih tetap saja amburadul,” ujarnya Ali Jayadi anggota Komisi D DPRD Kab Madiun usai sidak kedua, Selasa (29/11) kemarin.

Ali juga menegaskan jika Komisi D kembali merekomendasikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPTK) supaya membongkar bangunan yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan RAB.

“Kami sudah memberikan rekomendasi bangunan yang janggal supaya dibongkar. Lha tindaklanjutnya rekomendasi nanti seperti apa, tanya ke PPTK-nya,” tandas Ali seraya mengancam apabila tidak ada tindak lanjut, maka Komisi D akan turun sendiri sesuai tupoksi.

Secara terpisah, pengawas proyek pembangunan ruang VIP Paviliun RSUD Caruban dari Dinas PU BMCK, Bambang Sri membantah jika belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi D.

Pihaknya mengaku sudah seringkali memberikan masukan kepada pelaksana. “Sering kami berikan masukan supaya pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan RAB. Bahkan, masukan tersebut kami berikan secara tertulis,” kilahnya.

Ketika disinggung soal dirinya yang tidak pernah menjalankan fungsinya melakukan pengawasan di lokasi proyek, Bambang Sri mengatakan, karena tugasnya tidak hanya melakukan pengawasan di RSUD saja tetapi juga melakukan pengawasan pada proyek dilokasi yang berbeda. “Kebetulan saja pas waktu pak dewan kesini, saya sedang berada di proyek Umbul,” ujarnya. (jur)

MCN News: Anggota Dewan Disinyalir Dapat Jatah Proyek Umbul

MCN News: Anggota Dewan Disinyalir Dapat Jatah Proyek Umbul: MADIUN--Muncul bau kurang sedap seputar proyek renovasi Taman Wisata Umbul, di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Disiny...

MCN News: Pentingnya Penerapan Nilai - Nilai Kebangsaan

MCN News: Pentingnya Penerapan Nilai - Nilai Kebangsaan: Nilai keluhuran Pancasila adalah identitas dan ciri kebangsaan kita. Pancasila adalah pribadi dan natur bangsa Indonesia. Tanpa Pancasil...

Bupati Serukan Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme

Madiun---Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menyerukan kepada segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan elemen-elemen masyarakat sebagai generasi penerus bangsa, untuk terus meningkatkan semangat kebangsaan serta nasionalisme menuju kehidupan yang berkualitas.

Hal itu ditegaskan Bupati Muhtarom saat membuka kegiatan sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan diselenggarakan Bakesbangpol dan Linmas Kab Madiun di Gedung Pertemuan PG. Redjoagung Baru Kota Madiun, Selasa (29/11/11).

“Bangsa kita saat ini membutuhkan tampilnya pemuda yang memiliki solidaritas kuat, profesionalisme dan semangat integritas yang tinggi dalam menghadapi tantangan jaman,” kata Bupati H.Muhtarom.  

Kegiatan sosialisasi kebangsaan dengan tema Aktualisasi 4 pilar kebangsaan secara konsekuen dan sportif demi terwujudnya Kabupaten Madiun Sejahtera”, dihadiri sekitar 400 orang. Terdiri dari jajaran TNI, Polri, Satuan Kerja Pemkab Madiun, LSM/Ormas dan Pondok Pesantren. Dengan narasumber dari Komandan Kodim 0803 Madiun, Polres Madiun dan Kajari Madiun.

Menurut Bupati Muhtarom, aktualisasi wawasan kebangsaan dalam pandangan kesatuan bangsa dapat diwujudkan bila semua golongan berusaha menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Karena itu, tambahnya, sebagai generasi muda penerus bangsa, wajib dan harus mencintai tanah air serta bersedia memperjuangkan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, untuk mencapai tujuan, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Masih adanya kelemahan-kelemahan hendaknya dapat digunakan sebagai bentuk panggilan tanggungjawab kita sebagai generasi penerus bangsa untuk memperbaiki  dengan pola pandangan, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini,” pinta Muhtarom.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kab Madiun Kurnia Aminulloh, BA, menilai Indonesia saat ini memerlukan suatu perubahan besar terkait nilai-nilai wawasan kebangsaan yang semakin luntur di era kemajuan zaman.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, khususnya terkait dengan empat pilar kebangsaan yang saat ini sudah kendor (luntur,red),” kata Kurnia Aminulloh, BA.

Ditegaskan, kegiatan ini direncanakan juga akan dilakukan secara kontinyu sampai tingkat kecamatan. “Kegiatan sosialisasi pemantapan wawasan kebangsan terus kita lakukan, supaya lebih mengena ke masyarakat,” jelasnya. (kholis)

Kemendagri: Pilkada, Dana Bansos Meningkat

"Kami memang tidak membantah ada deviasi dalam pelaksanaan hibah dan dana bansos ini."

Selasa, 29 November 2011, 06:30 WIB

VIVAnews - Hubungan erat dana bantuan sosial dengan pemilihan kepala daerah tak terbantahkan. Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan, menjelang pemilihan, penggunaan hibah dan dana bansos meningkat signifikan.

"Kementerian menemukan hibah dan bansos ini memang meningkat secara signifikan saat menjelang pilkada," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Raydonnyzar Moenek, saat diwawancara VIVAnews.com, Senin 28 November 2011.

Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Raydonnyzar, kemudian merekomendasikan pada Kementerian Dalam Negeri mengetatkan proses pencairan dana bansos ini.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi lalu merevisi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 8 November 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, dengan melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

"Jika dulu kepala daerah ujug-ujug bisa mengeluarkan dana bansos, sekarang harus dianggarkan terlebih dulu," kata Raydonnyzar. "Kemudian pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan juga diketatkan. Ada pula kriteria batas kepatutan," katanya.

Karena itu, lanjut Raydonnyzar, laporan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa sebagian dari Rp300 triliun dana bansos telah diselewengkan mungkin saja terjadi, kata Raydonnyzar. "Kami memang tidak membantah ada deviasi dalam pelaksanaan hibah dan dana bansos ini," katanya.

• VIVAnews

BIN: Pangkalan AS di Darwin Bukan Ancaman

Ketua DPR berpendapat, kita harus hati-hati. Sementara, Ketua BIN menilai, tak perlu cemas

Selasa, 29 November 2011, 11:46 WIB

Elin Yunita Kristanti, Mohammad Adam

VIVAnews - Amerika Serikat memutuskan membangun pangkalan militer di Darwin, Australia -- yang relatif dekat dengan wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia.

Keputusan ini tak hanya mengagetkan sejumlah pemimpin negara, terutama China. Tapi juga membangkitkan polemik di tanah air: apakah itu bisa berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Menanggapi kontroversi itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal TNI Marciano Norman menyatakan, keberadaan pangkalan militer  AS itu tidak perlu dicemaskan.

Marciano menjelaskan, bahwa Presiden SBY sendiri sudah menyatakan pandangannya mengenai keberadaan pangkalan militer Amerika di Darwin adalah kerjasama diantara Amerika dan Australia -- negara sekutunya.

"Soal pasukan Amerika yang ada di Darwin, saya rasa Pak Presiden telah menyampaikan pandangannya bahwa kita sangat menghormati keputusan kedua negara," ujar Marciano di DPR RI, Jakarta, Selasa 29 November 2011.

"Kita berpikir positif bahwa keberadaan pasukan Amerika yang ada di Australia itu adalah untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan yang bisa bermanfaat, misalnya terjadi bencana alam dan sebagainya," tambah Marciano.

Apakah keberadaan tentara Amerika di Darwin tersebut tak akan mengganggu upaya penyelesaian masalah Papua dan unjuk rasa di Freeport?

"Kita harus yakin bahwa itu tidak mengganggu. Karena presiden sudah menyampaikan seperti itu, kita harus yakin," jawab Marciano.

Marciano juga membantah isu mengenai ada sejumlah tentara Amerika Serikat yang masih aktif bekerja di Freeport. "Di Freeport itu kami tidak menemukan bahwa ada tentara aktif di sana. Apalagi dengan perlengkapannya. Tidak ada. Kalau mungkin, mereka sudah purnawirawan dan bekerja. Itu mungkin saja, tapi tentara aktif tidak ada," kata Marciano.

Meski begitu, Marcioano menambahkan, BIN menghargai informasi berkenaan dengan tentara aktif Amerika di Freeport itu."Semua informasi yang kita terima akan dikembangkan. Kami sangat menghargai semua informasi itu. Saya perintahkan seluruh jajaran BIN untuk menajamkan temuan tersebut," kata Marciano.

Keberadaan pangkalan AS di Darwin sebelumnya dikhawatirkan Ketua DPR Marzuki Alie. “Kawasan ASEAN yang selama ini relatif stabil, bisa terganggu dengan kehadiran AS,” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 22 November 2011. “Kita tidak tahu agenda AS. Yang jelas, kita harus hati-hati,” imbuh politisi Demokrat itu. (umi)

• VIVAnews

’Semut Hitam’ Rusak Gapura dan Mobil

* Anggota Pesilat Babak Belur

Madiun------Gerombolan massa ’semut hitam’ tak dikenal melakukan penyerangan dan pengerusakan gapura Persaudaraan Setia Hati Winongo dan mobil Suzuki Carry bernopol AE 416 EG milik Suyanto ketua RT 14 RW 3, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan/Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Aksi brutal terjadi di kawasan Jalan Hayam Wuruk Kelurahan/Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, kemarin (26/11) malam. Tak pelak membuat suasana mencekam dan sekitar 100 personil petugas gabungan langsung diterjunkan melakukan barikade.  

Wakapolres Madiun Kota Kompol Sahat Hasibuan dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian itu. Menurutnya, aksi pengerusakan terjadi sekitar pukul 22.00 Wib.  ”Pelaku belum diketahui identitasnya. Karena itu kita sterilisasi dengan memasang barikade di dengan 100 orang personil gabungan. Baik didepan gang masuk maupun jalan Hayam Wuruk. karena saat ini juga bertepatan dengan acara "Nyekar" PSH teratai," katanya.

Informasi lain menyebutkan, seorang pesilat anggota perguruan pencak silat Persaudaraan setia Hati Terate (PSHT) diduga juga sempat menjadi korban pengeroyokan orang tidak dikenal hingga harus menjalani perawatan medis di RSUD Kota Madiun.

"Kami memang menerima satu pasien korban kecelakaan lalu lintas atas nama Rangga Pratama, warga Sawahan Kabupaten Madiun. Informasinya, selain karena kecelakaan, pasien juga sempat dihajar massa. Saat ini yang bersangkutan sedang diambil foto rontgen,” kata salah satu perawat UGD RSUD Kota Madiun, Lilik, Minggu (27/11/11) dini hari.

Data di lapangan, korban mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di wilayah Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, setelah melakukan ziarah ke makam pendiri perguruan pencak silat PSHT pada malam satu Suro, Sabtu (26/11/11) malam. Lokasi terjatuhnya korban merupakan wilayah basis perguruan pencak silat lainnya. Hal inilah yang diduga menjadi pemicu pengeroyokan tersebut.

Terkait peristiwa pengeroyokan itu, Kompol Hasibuan belum mengeluarkan komentar banyak. "Kalau soal anggota PSH Terate yang jatuh dari motor terus dihajar, kami belum mengecek kebenarannya. Tapi memang ada informasi yang masuk terkait hal itu ke saya," katanya.

Diketahui, Minggu (27/11/11) siang ribuan anggota PSHT se-eks Karesidenan Madiun masih tumplek blek di Madiun. Mereka melakukan ziarah atau "nyekar" ke Makam pendiri PSHT Ki Hadjar Hardjo Oetomo yang berada di Kelurhan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Selain itu juga nyekar di Makam Imam Soepangat Jl.Sarean Kec Taman Kota Madiun.(jur)

PT. KAI Ubah Grafik Perjalanan KA

Madiun--PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan memberlakukan perubahan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011. Perubahan itu dikarenakan ada hal-hal yang dinilai sudah tidak sesuai dan untuk meningkatkan keselamatan penumpang.

Hal itu ditegaskan Manajer Humas PT KAI Daerah Operasional (Daop) VII Madiun Sugianto, kemarin (26/11). Pemberlakukan Gapeka baru tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. D3/189 tanggal 17 November 2011, setelah adanya persetujuan dari Kementerian Perhubungan Direktorat jenderal Perkeretaapian.

"Perubahan Gapeka ini bertujuan untuk lebih meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera. Semua hal tersebut bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal transportasi kereta api ," kata Sugianto.

Menurut Sugianto, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perubahan Gapeka. Di antaranya adalah, jumlah kereta api yang beroperasi, kecepatan kereta api yang diizinkan, relasi asal tujuan kereta, serta rencana persilangan dan penyusulan kereta api.

Seperti di Daop VII Madiun, misalnya. Terdapat jadwal pengoperasian kereta baru yang belum dimasukkan dalam Gapeka lama, yakni Kereta Api Madiun Jaya, baik yang ber-AC maupun non-AC untuk relasi Madiun-Yogyakarta. Selain itu, terdapat juga perubahan kecepatan kereta api dari 80 kilometer/jam menjadi 90 kilometer/jam pada lintasan tertentu.

”Secara umum, perubahan Gapeka tidak terlalu berdampak banyak untuk Daop VII Madiun. Sebab, rata-rata perubahan perjalanan kereta api hanya bergeser maju atau mundur maksimal 20 menit,” jelasnya.

Perubahan paling mencolok, tambahnya, terjadi pada Kereta Api Ekonomi Malabar jurusan Malang-Bandung raya. Dimana pada Gapeka lama (2010), KA Malabar berangkat dari Madiun pada pukul 02.37 WIB, sedangkan pada Gapeka baru ( 2011) menjadi berangkat pada pukul 04.01 WIB atau mundur 84 menit.

”Karena itu, dengan pemberlakuan Gapeka tahun 2011 ini diharapkan  dapat menekan kelambatan kedatangan kereta api, karena perjalanan kereta "intercity" maupun komuter telah masuk dalam jadwal,” tambahnya.

PT KAI Daop VII juga memasang jadwal perjalanan kereta api yang baru di tempat-tempat strategis di semua stasiun di wilayah DAOP VII mulai tanggal 29 November mendatang. (hwi)

Pawai Pincuk Raksasa Sambut 1 Muharam

Madiun---Masyarakat Kabupaten Madiun Jawa Timur memperingati tahun baru Islam 1 Muharam 1433 Hijriyah dengan menggelar pawai budaya dengan pincuk raksasa di sepanjang jalan protokol Kecamatan Mejayan.  

Arak-arakan sepanjang tiga kilometer mengangkat tokoh bupati pertama Kabupaten Madiun, Retno Dumilah. Pincuk raksasa berisi makanan khas Kab Madiun, seperti nasi pecel, krupuk gapit hingga jajanan menjadi rebutan masyarakat.

 ‘’Sejak pukul 14.00 WIB, saya sudah nunggu dipinggir jalan untuk lihat pawai ini. Maklumlah, ini baru pertama kali digelar di Caruban- ujar Sadono, warga Pilangkenceng.

Menurut Bupati Madiun, Muhtarom simbol pincuk raksasa yang menjadi rebutan warga merupakan simbol seluruh potensi Kabupaten Madiun yang terwadahi. Sedangkan biting pada pincuk sebagai simbol perekat seluruh umat di Kabupaten Madiun. ‘’Selama ini pincuk tidak pernah lepas dari biting,’’ jelas Muhtarom di sela-sela pawai budaya. (jur)

Proyek VIP RSUD Rp. 900 Juta Molor, Rekanan Stres

Madiun----Pelaksanaan proyek pembangunan ruang VIP Paviliun RSUD Caruban Kabupaten Madiun Jawa Timur senilai Rp. 900 juta disinyalir menyimpang dari bestek, terancam molor. Lantaran, progres pekerjaan baru sekitar 55 persen dari target selesai tanggal 24 Desember 2011.   

Pelaksana proyek dari CV Dwi Tunggal Sejati, Ika Nugroho, mengaku stres di uber-uber target. Sebab masih terdapat empat pekerjaan yang belum bisa diselesaikan. Diantaranya, keramik dinding, keramik lantai, plester dan pekerjaan dek.

“Kayak mau stres saja. Pekerjaan baru sekitar 55 persen. Semua belum di hitung sich hanya taksiran saja. Tapi, kita berusaha kejar target,” ujar Ika kepada wartawan belum lama ini.

Pihaknya juga mengakui jika pekerjaan dimungkinkan mengalami keterlambatan. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala, diantaranya, adalah hujan. “Kalau pekerjaan sich digenjot. Tapi bagaimana lagi, mau lembur malam juga hujan. Kalau pun nanti tidak tuntas tepat waktu paling kami cuma kena denda,” akunya.

Setali tiga uang, keterlambatan proyek juga diakui oleh Pejabat Pembuat Komitmen proyek fisik pembangunan ruang VIP Paviliun RSUD Caruban, Widodo.

Menurut Widodo,    sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  jadwal pelaksanaan dalam penawaran pekerjaan, mestinya sampai minggu ke tujuh volume pekerjaan mencapai 75 persen.

”Tetapi kenyataan dilapangan, pekerjaaan baru mencapai 46 persen. Pasca sidak dewan, pekerjaan mengalami keterlambatan sekitar 29 persen. Pelaksana sudah bikin surat pernyataan, yang intinya sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kalau telat ya didenda,” ujarnya.

Kendati demikian,   pihaknya mengklaim jika soal kwalitas pekerjaan tidak ada masalah. “Ukurannya sesuai standart dan sesuai RAB. Hanya temuan keterlambatan saja,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi D DPRD Kab Madiun merasa kecewa berat dengan pekerjaan proyek tersebut. Selain amburadul, bangunan disinyalir tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Hasil temuan Komisi D, ada sejumlah kejanggalan, yakni bangunan tembok tidak center, begesting tidak rata, besi begel yang dipakai tidak sesuai, buku direksi tidak ada, begitu pula dengan foto awal juga tidak ada. Bahkan, pihak pengawas dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Madiun juga tidak pernah menjalankan fungsinya melakukan pengawasan di lokasi proyek. (jur/hwi)

Mahasiswa Madiun Kecam Kebiadaban Israel

Madiun---Puluhan mahasiswa dari Perguruan Tinggi di madiun yang tergabung dalam Forum Lembaga Siloturohmi Dakwah Kampus (FLSDK) turun jalan mengecam kebiadaban Israel terhadap warga Palestina, Jumat (25/11/11).

Aksi berlangsung di depan Patung Kolonel Marhadi Alon-alon Kota Madiun sekitar pukul 13.00 siang  hingga pukul 15.00 Wib. Massa mengusung poster diantaranya bertuliskan “Palestina will Be fredom. Penjajahan Didunia Harus Dihapuskan, Jutaan nyawa telah mereka tumpahkan, PBB segera selesaikan wilayah Palestina, Hancurkan Palestina,”.

Dalam orasinya, mereka mengecam kebiadaban Israel yang telah melakukan kejahatan kemanusian dengan membunuh rakyat sipil khususnya  anak-anak dan wanita  di Negara Palestina.

Hardi Setiawan koordinator aksi mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengingatkan pada para pemimpin bahwa kebiadaban Israel tidak berhenti hingga sekarang. Selain itu, mendesak PBB segera menyelesaikan masalah wilayah Palestina dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

“Jutaan Nyawa telah di tumpahkan, Ribuan rumah di hancurkan, hingga kini mereka harus terpaksa menginap di tenda-tenda  pengungsian dengan keadaan mengenaskan,” ujarnya disela-sela aksi Jumat (25/11/11).

Dalam aksinya, massa juga melakukan penggalangan dana bantuan untuk rakyat di Palestina  yang nantinya hasilnya  akan di serahkan ke komite pengalangan dana untuk Rakyat Palestina. Aksi dilanjut dengan long march dengan pengawalan ketat dari anggota Polres Madiun Kota. (mdn1)

Guru PAUD Tuntut Kesejahteraan

Madiun, Memo

Menjadi guru merupakan pilihan dengan berbagai konsekwensi. Tapi tidak bagi para tenaga pendidik di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Kabupaten Madiun Jawa Timur. Mereka kini justru menuntut Pemkab Madiun meningkatkan kesejahteraan  mereka. Karena nilai tunjangan yang diberikan selama ini dianggap masih sangat kecil.

Selain itu, mereka  juga meminta adanya payung hukum yang mengatur tunjangan bagi para guru PAUD. Sehingga penerimaan tunjangan ada kepastian hukum.

“Mohon,  nasib dan kesejahteraan kami ini diperhatikan. Minimalnya, ada perbaikan tunjangan yang dituangkan dalam Perda atau Perbub,” kata Lilik Yuniarti, Ketua HIMPAUDI Kabupaten madiun saat mengadu ke DPRD, kemarin (24/11).

Menurutnya, selama bertahun-tahun mendidik anak usia dini mereka hanya menerima tunjangan insentif dari honor daerah. Jika dihitung, jumlahnya sangat tidak sebanding dengan pengabdian mereka yaitu, cuma sebesar Rp. 75 ribu perbulan dan diberikan tiga bulan sekali.

“Penerimaan berubah-ubah, kadang dapat Rp. 75 ribu, kadang kurang dari itu. Yang jelas, penerimaannya tidak pasti. Bahkan malah ada yang cuma dapat Rp. 20 ribu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y. Ristu Nugroho menegaskan, pihaknya mendukung langkah diambil guru PAUD. Apalagi, masalah pendidikan di Kabupaten Madiun merupakan masalah yang harus mendapatkan prioritas penanganan.

“Untuk mencukupi kebutuhan tunjangan 848 guru PAUD di Kabupaten Madiun, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp. 1,6 milyar. Kami kira daerah masih mampu,” ujar Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun ini.

Menanggapi keluhan para guru PAUD, Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Madiun, Suhardi mengakui, jika tunjangan yang selama ini diterima para guru PAUD memang di rasa masih kurang dari cukup dan sangat perlu diperhatikan.

“Tuntutan mereka akan kami perhatikan dan akan segera kami bahas lebih lanjut dengan legislatif pada APBD tahun 2012 mendatang, mengingat pengabdian pada anak didik mereka sangat luar biasa,” ujar Suhardi usai menerima perwakilan guru PAUD Se-Kabupaten Madiun digedung DPRD.

Suhardi juga berharap, kesejahteraan yang diterima para guru PAUD nantinya tidak hanya bergantung dari APBD saja, tetapi juga bisa di dapat dari TK maupun dari desa diambilkan dari anggaran APBDes. “Kalau bisa, mereka juga mendapatkan dari TK dan APB Desa malah bagus,” ujarnya.

Diketahui, jumlah guru PAUD di Kabupaten Madiun saat ini mencapai 871 guru. Diantara itu, sekitar  653 sudah mendapatkan intensif dari Pemkab Madiun sebesar Rp.75 Ribu/bulan. Sedang sisanya, sebanyak 218 guru sampai saat ini masih belum menerima intensif tersebut. (jur)

Satpol PP Kota Madiun Digaruk Polisi

* Karaoke di Diva Cafe

Madiun, Memo

Sejumlah tempat hiburan karaoke di Kota Madiun jadi sasaran razia yang digelar Polres Madiun Kota, Selasa (22/11/11) malam. Sedikitnya 10 orang diamankan. Tiga diantaranya adalah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Madiun yang dikenal sebagai penegak Peraturan Daerah.

Mereka diamankan saat di Café Diva Manisrejo Kec Taman Kota Madiun. Lantaran diduga mengkonsumsi minuman keras. Malam itu juga, langsung di gelandang ke Polres Madiun Kota dan tiga oknum Satpol PP diserahkan ke instansinya.  

Sayangnya, saat wartawan mengkonfirmasi adanya anggota Satpol PP yang terjaring razia, Polisi malah membantah telah menjaring mereka dalam keadaan mabuk. “Yang bersangkutan baru nyampe disitu, namun belum mengkonsumsi miras,namun kita tetap amankan dan selanjutnya akan kita serahkan pada yang berwajib”kata AKP Baru Trsino.

Sementara Kepala Satpol PP Kota Madiun, Bambang Subanto, mengakui ketiga anak buahnya terjaring dalam pesta miras yang digelar di café diva tersebut dan sudah berulang kali. “Saya malam dihubungi Polresta, kalo tiga anggota saya terjaring razia. Salah satu anak buah saya juga sudah dua kali tertangkap”tegasnya.

Bambang menambahkan, dalam hal ini pihaknya akan bertindak tegas. pihaknya berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada ketiganya sesuai tingkat kesalahanya Dirinya juga mengancam, jika tindakan tersebut di ulangi, maka dirinya tidak akan segan-segan melakukan pemecatan.

“Salah ataupun tidak, akan kita lakukan penindakan atau peringatan dan kita suruh membikin surat pernyataan. Itupun akan ada sanksi adminitrasi. Kalo diulangi lagi maka akan ada tindakan mungkin pemecatan”tambahnya.

Data yang behasil dihimpun menyebutkan ke tiga oknum anggota Satpol PP Kota Madiun tersebut adalah Sudarto, yang berstatus PNS, serta Dani dan Riza yang berstatus pegawai honorer. Namun sayangnya wartawan yang ingin mengambil gambar dilarang oleh Polisi dengan alasan akan berkordinasi dulu dengan Satpol PP. (jur)

Berkas Kasus Plengsengan Glonggong Akan Dilimpahkan

Madiun, Memo

Pengusutan kasus tindak pidana ambrolnya plengsengan sungai Glonggong di Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun Jawa Timur, senilai Rp 850 juta, tak dihentikan. Bahkan, sekitar Desember 2011 nanti, berkas perkara bakal dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan.

Hal itu ditegaskan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, Sudarsana SH, kemarin (16/11/11). “Kasus ambrolnya plengsengan Glonggong tetap berjalan dan tidak mungkin dihentikan. Untuk pelimpahan mungkin sekitar bulan Desember depan,” tegas, Sudarsana kepada wartawan di kantornya.

Sementara ini, jelas Sudarsana, penyidik masih menganggap perlu untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada sejumlah saksi. Diantaranya, Kasi Perencana, Fachtur Rozi, Pejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sungkono dan seorang bendahara.

Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang dinilai masih kurang dan perlu pendalaman. Apalagi, dua saksi ahli yang diperiksa sebelumnya juga belum mampu menyakinkan Jaksa penyidik untuk dijadikan ahli dalam perkara ini. 

”Dua saksi ahli meragukan kami. Karena itu, saat ini kami sedang berupaya mencari dan mendatangkan saksi ahli sendiri,” jelas Jaksa senior dikenal dekat dengan wartawan ini.

Diketahui sebelumnya, dalam kasus ini, Kejari sudah menetapkan tiga tersangka, yakni  mantan Kepala Dinas PU Pengairan, Budiono, Direktur CV Rio Kontraktor, Yayun Purwati dan mantan pengawas proyek Dinas PU Pengairan Samidi.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal 3,7A serta 7B UU Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun hingga saat, Kejaksaan belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka, seperti sejumlah kasus tindak pidana korupsi lainnya. Karena tersangka Yayun sudah itikad baik menyicil uang dugaan kerugian negara sebesar Rp 200 juta dari total Rp. 500 juta. (jur)

Proyek Ruang VIP RSUD Rp. 900 Juta Amburadul

* Tidak Sesuai RAB, Pengawas ‘Mbalelo’

Komisi D DPRD Kab Madiun Sidak

Madiun, Memo
Proyek pembangunan ruang VIP Paviliun RSUD Caruban Kabupaten Madiun senilai Rp. 900 juta disoal Komisi D DPRD Kab Madiun. Proyek dikerjakan CV Dwi Tunggal Sejati itu dituding amburadul. Bahkan, bangunan disinyalir tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).

           Ironisnya, pihak pengawas dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Madiun terkesan ‘mbalelo’, karena tidak pernah menjalankan fungsinya melakukan pengawasan di lokasi proyek.

“Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya sangat jelek. Kami sangat kecewa. Padahal, pelaksana yang menggarap proyek ini sudah kondang kaloka,” tegas Agus Setyobudi, Anggota Komisi D DPRD Kab Madiun disela-sela sidak dengan nada berang.

Selain itu, jelasnya, ada temuan kejanggalan lainnya, yakni bangunan tembok tidak center, begesting tidak rata, besi begel yang dipakai tidak sesuai, buku direksi tidak ada, begitu pula dengan foto awal juga tidak ada.

           “Komisi D menemukan mayoritas bangunan ruang Paviluan RSUD Caruban amburadul lantaran dikerjakan asal-asalan. Padahal, uang yang digunakan untuk proyek ini adalah uang rakyat. Masak semua  bangunan tidak sesuai RAB,” kata Eko Yuli Utomo anggota Komisi D lainnya.

            Mengingat permasalahan pekerjaan proyek tersebut cukup urgen, Komisi D dipastikan bakal memanggil semua pihak terlibat proyek. “Mereka akan kami panggil dan harus bertanggungjawab. Kami menuntut, dana ini dari rakyat dan untuk rakyat, karena itu ya harus dikerjakan yang benar. Tidak boleh asal-asalan seperti ini,” tambah Yuli.

Sementara itu, salah seorang petugas dari CV Dwi Tunggal Sejati mengakui jika pekerjaan proyek memang ada yang kurang. Karena itu, pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan. “Ya akan perbaiki semua temuan pak dewan itu,” ujarnya singkat.  

Secara terpisah, PPTK proyek pembangunan ruang Paviliun RSUD Caruban Widodo mengaku berterima kasih proyeknya di sidak dewan. Pasalnya, pihak RSUD sudah memberikan saran kepada pelaksana sebanyak dua kali, namun saran tersebut tidak digubris.

Dua saran yang dilayangkan tersebut, kata Widodo, adalah agar pelaksana mempercepat pekerjaan dan menambah jumlah pekerja.  Ini karena, tambah dia,  proyek yang dikerjakan mulai 26 September dan harus berakhir pada 24 Desember itu, sampai saat ini progres pekerjaannya baru mencapai 45 persen. “Makanya, kami sangat beruntung proyek kami ini di awasi dewan,” ujarnya.

Diketahui, pada tahun 2011 ini RSUD Caruban digelontor empat paket pekerjaan fisik yaitu, proyek pembangunan gardu kubikel senilai Rp. 582 juta lebih dikerjakan PT Nusantara Surya Gemilang, proyek pembangunan ruang VIP Paviliun senilai Rp. 900 juta lebih dikerjakan CV Dwi Tunggal Sejati, proyek pembangunan Instalasi Pengolahan air Limbah (IPAL) dan rehab gedung eprsalinan senilai Rp. 167 juta lebih dikerjakan CV Dwi Cempaka. Hingga saat ini, semua pekerjaan tersebut baru mencapai 50 persen. (*)

Resepsi Putri Bupati Madiun Meriah dan Mewah

* Jalan – Jalan Ditutup, Pejabat & Politisi Berbaur

  

 Madiun, Memo

Meriah dan mewah. Mungkin hanya dua kata itu yang paling layak untuk menggambarkan resepsi pernikahan putri Bupati Madiun Muhtarom, yakni Yuanita Sholikhah dengan Taufieq Ridlo Makhmud.

Dalam acara digelar di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Minggu (13/11/11), sejumlah pejabat tinggi, mantan pejabat, tokoh politik berbaur jadi satu.

Seperti pimpinan/anggota DPRD, Bupati dan mantan Bupati se-eks Karesidenan Madiun, seperti Harsono, Djunaedi Mahendra, Tomo Budi Harsojo (DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timur).     

Sedangkan sekitar pukul 12.00 Wib, Gubenur Jawa Timur H. Soekarwo bersama isteri Ny. Nina Soekarwo, didampingi Sekda Pemprop Jawa Timur Drs. Rasio dan pengurus DPD PA GMNI Jawa Timur, juga terlihat hadir dalam resepsi. 

Uniknya, sebagian besar pejabat teras Pemkab Madiun dan sejumlah politisi ikut menjadi penerima tamu mulai dari depan pintu Pemkab Madiun sampai Pendopo Muda Graha. Sedangkan aparat Kepolisian, Satpol PP dan DLLAJ dikerahkan sebagai panitia untuk pengamanan dan mengatur lalu lintas.

Acara berlangsung mulai pukul 09.00 Wib dihadiri ribuan tamu undangan. Hingga harus menutup sejumlah jalan, seperti Jl. Semeru,  Jl. Alon-alon Utara dan Jl. Alon-alon Timur Kota Madiun untuk parker kendaraan. 

Tak heran, untuk menuju lokasi resepsi, tamu undangan yang bukan VVIP harus jalan kaki sekitar 600 meter. Bahkan, untuk bersalaman dengan Bupati Madiun Muhtarom dan kedua mempelai, mereka harus rela antri hingga ratusan meter.  

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Memo belum mendapatkan konfirmasi terkait ada tidaknya himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Madiun Muhtarom, agar melaporkan semua dana sumbangan yang diterimanya saat menggelar resepsi pernikahan anak pertamanya. (*)

Bupati Madiun Mantu Di Pendopo, Kerahkan 600 Orang

Madiun, Memo

Pemerintah Kabupaten Madiun punya hajat besar pernikahan putri Bupati Madiun H. Muhtarom, yakni Yuanita Sholikhah. Pernikahan Yuanita Sholikhah dengan Taufieq Ridlo Makhmud, akan berlangsung di Pendopo Muda Graha Pemkab setempat, Minggu (13/11/11).

Gawe besar acara pernikahan kali pertama di Pendopo Pemkab Madiun ini, informasinya melibatkan sekitar 600 orang sebagian besar para pejabat/pegawai Pemkab Madiun sebagai panitia pernikahan. ”Kalau panitia, informasinya ada sekitar 600 orang,” kata sejumlah pegawai Pemkab Madiun.

Tidak heran, hampir sebagian besar pejabat di lingkup Pemkab Madiun sejak Kamis (10/11) untuk sementara tidak melayani masyarakat, melainkan sibuk mengikuti rangkaian prosesi pernikahan. Termasuk acara akad nikah yang berlangsung Jumat (11/11) di rumah pribadi Muhtarom di Desa Ketawang Kec. Kebonsari Kab. Madiun.

”Sejak kemarin mau wawancara dengan pejabat Pemkab Madiun sulit setengah mati. Hampir semua narasumber tidak ada di kantor. Ternyata sedang sibuk mengikuti prosesi pernikahan putri Bupati,” ungkap sejumlah wartawan yang biasa mangkal di Pemkab setempat. 

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pejabat kompetan yang terlibat  sebagai panitia juga belum bisa dikonfirmasi. Informasi lain, pada puncak acara resepsi pernikahan Minggu (13/11) sekitar pukul 10.00 – 12.00 Wib, sejumlah pejabat, mantan pejabat, muspida dan ribuan undangan lain akan hadir memadati Pemkab Madiun. (jur)