Pemerintahan MUIS Tak Mampu Memperbaiki Jalan Bobrok

Pilarrakyat, Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Madiun Muhtarom- Iswanto (MUIS) tampaknya belum mampu melakukan perbaikan seluruh jalan bobrok yang tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Madiun. Sebab, potensi anggaran perbaikan jalan pada APBD tahun 2012 hanya sekitar Rp. 12 miliar.

Terlebih, warga Kabupaten Madiun yang tinggal di wilayah utara. Sebab, sangat kecil kemungkinan dalam waktu yang relatif singkat, seluruh jalan bobrok di seantero Kab Madiun bisa di aspal mulus. Ini karena, gelontoran dana yang dianggarkan untuk perbaikan dan rehab tidak sebanding dengan jumlah jalan yang kondisinya bobrok.

Hal ini dibenarkan Bupati Madiun, Muhtarom saat jumpa pers di pendopo Mudha Graha, Rabu (28/12/11) kemarin. Menurut bupati Muhtarom, jumlah anggaran untuk perbaikan dan rehab jalan di Kabupaten Madiun untuk tahun anggaran 2012 hanya sekitar Rp. 12 miliar.

Sedangkan untuk bisa memuluskan jalan bobrok di Kabupaten Madiun, secara keseluruhan dibutuhkan dana sekitar Rp. 200 miliar.           Meski hanya Rp. 12 miliar, namun anggaran tersebut telah mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2011.  Pasalnya, pada tahun 2011 pos anggaran yang digunakan untuk perbaikan hanya sekitar Rp. 3 miliar.

Lebih lanjut, minimnya anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan jalan di tahun 2011 itu, disebabkan, anggaran yang tersedia diprioritaskan untuk pembangunan Pasar Caruban Baru.

“Meski belum mencukupi seluruh kebutuhan, tapi tahun 2012 sudah ada kenaikan signifikan. Itu masih akan ditambah anggaran bantuan khusus dari Pemprop Jatim sekitar Rp. 5 miliar,” ujarnya seraya mengatakan jika upaya yang dilakukan tersebut sebagai bentuk komitmennya memperhatikan kondisi jalan bobrok di Kab Madiun.

Bupati menambahkan, untuk bisa mencukupi kebutuhan anggaran perbaikan, kini pihaknya getol berupaya mencari terobosan guna menambah anggaran perbaikan jalan.

Sedang terobosan yang diambil bupati tersebut, diantaranya dengan mengajukan proposal baik ke Pemprop Jatim dan pemerintah pusat.

Sekedar diketahui, parahnya kondisi jalan bobrok di Kab Madiun kerap dikeluhkan warga. Hingga, karena kecewa atas kondisi jalan bobrok tidak sedikit warga yang meluapkannya dengan menanam pohon pisang ditengah jalan.

Sesuai data Dinas PU BMCK, pada tahun 2011 ini jumlah ruas jalan bobrok di Kabupaten Madiun mencapai  362 kilometer lebih. (remi/wahyu)

APBD Kabupaten Madiun Tahun 2012 Dipangkas Rp. 20 Miliar

* Pemkab Madiun Kencangkan Ikat Pinggang

Pilarrakyat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Jawa Timur kembali harus mengencangkan ikat pinggang. Lantaran, Badan Anggaran DPRD setempat melakukan pemangkasan sejumlah pos alokasi anggaran pada APBD tahun 2012, mencapai Rp. 20 miliar dari total potensi APBD sebesar Rp. 1,06 triliun.

Adapun pos anggaran APBD 2012 yang dipangkas diantaranya pada pos belanja gaji pegawai, PAD, dana deposito hingga asuransi pegawai. “Pemangkasan dilakukan sebagai konsekwensi rasionalisasi penggunaan anggaran setiap Satuan Kerja (Satker),” kata Ketua DPRD Kab. Madiun Y. Ristu Nugroho, usai sidang paripurna penetapan APBD 2012, kemarin (28/12/11). 

Menurut Ristu, anggaran yang berhasil dipangkas tersebut akan digunakan untuk perbaikan dan rehab jalan bobrok di Kab Madiun. “Tadinya, jalan rusak dianggarkan Rp. 9 miliar. Tapi, kemudian menjadi Rp. 12 miliar,” ujar legislator tiga periode ini.

Selain untuk menambah anggaran perbaikan jalan bobrok, anggaran hasil pangkasan tersebut  yang Rp. 10 miliar akan digunakan untuk menambah anggaran pembangunan pusat pemerintahan di Caruban serta untuk honor guru PAUD sebesar Rp. 800 juta.

Lebih lanjut, dengan ditambahnya anggaran pembangunan pusat pemerintahan diharapkan, pembangunan fisik sudah bisa dimulai. Pasalnya, hingga sejauh ini rencana perpindahan ibu kota masih sebatas menambah lahan dan belum melangkah pada pembangunan fisik.

Tidak hanya itu, DPRD dan Pemkab Madiun, pada tahun 2012 ini sepakat mengakomodir keberadaan ribuan guru PAUD. Karenanya, mulai tahun 2012, APBD Kab Madiun menganggarkan tambahan honor bagi  guru PAUD.

Jika sebelumnya para guru PAUD hanya menerima honor sekitar Rp. 75 ribu per bulan, tahun 2012 mendatang honor mereka mengalami kenaikan sebesar Rp. 75 ribu per bulan.  Sehingga, honr para guru PAUD menjadi Rp. 150 ribu per bulan.

 ‘’Dengan langkah efesiensi potensi, kami berhasil memenuhi janji pada pendidikan PAUD yang mendatangi kantor DPRD November lalu. Honor yang mereka terima tiap bulan bisa naik,’’ ujar politisi PDIP ini.

Ditambahkan, pada tahun 2012, APBD juga mengalokasikan kenaikan tunjangan perangkat  desasesuai dengan UMK yang berlaku.

Jika pada tahun 2011 para pamong desa menerima TPP Rp. 720 perbulan, pada tahun 2012 nanti akan mengalami kenaikan menjadi Rp. 775 ribu. ‘’Kami berharap, kenaikan TPP ini juga diikuti dengan peningkatkan kinerja perangkat desa, terutama pelayanan. Apalagi mereka ini ujung tombak pemerintah daerah,’’ pungkasnya. (remi/wahyu)

Polri Diminta Berada di Bawah Jaksa Agung

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam struktur penegak hukum Polri diusulkan berada di bawah Jaksa Agung. Hal tersebut menyusul pecahnya bentrok antara aparat kepolisian dan pengunjuk rasa di Bima, NTB.

"Berkaitan dengan kurangnya kontrol terhadap Polri, perlu dipikirkan untuk menempatkan Polri di bawah Jaksa Agung sebagai bagian dari penegak hukum. Restrukturisasi internal Polri juga diperlukan agar organisasi diarahkan pada penguatan polsek-polsek bukan justru penguatan Mabes sebagaimana yang sudah terjadi selama ini,"ujar Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari Fraksi PDI Perjuangan dalam siaran persnya kepada wartawan, Senin(26/12/2011).

PDI Perjuangan sendiri memprihatinkan serangkaian insiden kekerasan terhadap rakyat kecil-petani yang dilakukan oleh Polri. Terbunuhnya beberapa petani dan aktivis mahasiswa adalah indikasi gagalnya reformasi Polri dengan paradigma baru mereka. PDIP menyatakan duka cita dan penyesalan mendalam atas peristiwa di Bima.

Lebih jauh Eva menambahkan wewenang yang luas oleh Polri sebagai satu-satunya pengendali keamanan masyarakat yang boleh menggunakan kekerasan faktanya minim akuntabilitas. Lemahnya akuntabilitas atas kewenangan-kewenangan Polri yang begitu besar disebabkan minimnya kontrol sehingga berimplikasi kewenangan-kewenangan Polri seringkali dipergunakan dengan tidak sah dan tidak proporsional, termasuk dalam menggunakan kekerasan.

"Bukan saja protap Polri bersifat ambigu yang dalam prakteknya sering mirip operasi militer, protap juga rawan diperalat pemodal dan oknum pejabat polisi untuk memperkaya diri, karena itu PDIP menyarankan DPR untuk meminta audit kinerja BPK yang diorientasikan pd perbaikan profesionalisme dan akuntabilitas POLRI,"pungkasnya.

Bergaya Militeristik Ala Orba, Polri Harus Direstrukturisasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buntut dari bentrok aparat kepolisian dengan masyarakat pengunjuk rasa di Bima, Nusa Tenggara Barat, desakan untuk melalukan restrukturisasi Polri semakin gencar. Dari beberapa kejadian akhir-akhir ini, presiden pun diminta segera merestrukturisasi Polri .

Menurut sejumlah kalangan, saat Polri berpisah dari ABRI, maka Polri harusnya menata diri menjadi polisi sipil yang soft dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.

"Kenyataannya justru sebaliknya. Reformasi Polri justru meniru gaya dan cara-cara militer, dari mengayomi menjadi ‘melibas’. Dari hanya melumpuhkan menjadi ‘mematikan’. Lihat saja senjata perorangan yang dipakai Brimob, bukan lagi senjata untuk melumpuhkan, tetapi senjata-senjata sekelas pasukan komando," ujar Politisi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin(26/12/2011).

Ironisnya lagi, kata Tubagus, Brimob malah tidak memiliki tameng, helm huru hara, gas air mata, atau water canon. Sebaliknya mereka malah melengkapi dirinya dengan senjata mesin otomatis, sangkur, dan panser. “Bahkan dalam HUT Bhayangkara 1 Juli, satuan polantas berdefile memakai pedang kavaleri TNI AD,”ujarnya.

Selain itu, kata Tubagus, struktur organisasi yang dipakai Polri juga seperti TNI zaman orde baru mulai dari Kapolsek mempunyai hirarkhi vertikal ke atas ke Kapolres, Kapolda, Kapolri, sampai presiden sebagai "kepala tertinggi" polisi negara.

"Polisi dimanapun biasanya menggunakan organisasi kewilayahan. Kepala polisi di wilayah tertentu bertanggung jawab kepada otoritas sipil setempat. Sekarang Polri juga menjadi lembaga yang super. Mereka yang membuat program, mereka juga yang membuat rencana anggaran, meminta anggaran, menggunakan anggaran, bahkan mereka juga yang mengevaluasi kinerjanya," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menyarankan seharusnya ada sebuah kementerian yang membawahinya, seperti juga Kemenhan untuk TNI .

"Saya tak habir pikir mengapa presiden SBY tak mau belajar dari pengalamannya untuk segera meredisposisi dan restrukturisasi Polri. Atau barangkali ada keuntungan lain bagi pemerintah sekarang ini bila Polri di bawah langsung presiden," pungkasnya.

Komnas: Ada Dugaan Pelanggaran HAM di Bima

"Tapi untuk kategori pelanggaran berat atau ringan kami tunggu investigasi."

Pilarrakyat, Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim menyatakan, ada dugaan pelanggaran HAM atas pembubaran blokade demonstran di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, Sabtu 24 Desember 2011 lalu. Sebab, telah terjadi penghilangan hak dasar yakni hak atas hidup, dan penangkapan yang sewenang-wenang.

"Secara umum, ada dugaan pelanggaran, tapi untuk kategori pelanggaran berat atau ringan kami  tunggu investigasi," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 26 Desember 2011.

Pihaknya akan menunggu keterangan lebih jelas dengan memberangkatkan tim ke NTB pada besok pagi. Tim yang akan diterjunkan, lanjutnya, akan menginvestigasi bagaimana persisnya kejadian penembakan yang memakan korban tewas. Selain itu pihaknya juga akan menginvestigasi soal pembebasan lahan.

"Kami juga akan memastikan jumlah korban yang meninggal, yang ditangkap dikenai pasal apa saja," ujarnya. Mengenai data korban tewas menurut versi Komnas HAM yakni 3 orang tewas, yaitu Arifudin, Saiful dan Ariefrahman.

Kejadian pembubaran blokade yang menewaskan sejumlah demonstran Front Rakyat Anti-Tambang, membuat Polri kembali jadi sorotan. Saat ini, kepolisian telah menetapkan 47 tersangka dalam insiden itu, semuanya dari unsur masyarakat.

Polri bersikukuh sudah melaksanakan prosedur dan ketetapan berlaku. Sampai saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi dua korban tewas dalam peristiwa itu. Karena itu, Polri belum dapat memberikan sanksi pada aparat yang kemungkinan bersalah.

Polri juga masih belum mengetahui penyebab utama korban tewas. "Kami belum tahu penyebabnya, hasil otopsi belum keluar. Kami akan evaluasi aparat kami semua yang ada di lapangan dulu," jelas Saud.

"Kalau bersalah akan kami proses. Jika melanggar pidana akan kami hukum. Melanggar kode etik akan kami sidang kode etik," kata kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, Minggu 25 Desember 2011.(VIVAnews)

Cegah Konflik Agraria, PRD Tuntut Pembentukan Panitia Nasional

Pilarrakyat-Madiun, Partai Rakyat Demokratik (PRD) mendesak pemerintah agar melakukan reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Desakan ini timbul menyusul maraknya konflik antara masyarakat dan perusahaan yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini. 

“Karena itu PRD menuntut pembentukan panitia nasional untuk penyelesaian konflik agraria,” kata Firmanus Noel Fellusa, ketua KPK PRD Madiun dalam realese yang dikirim ke redaksi Pilarrakyat, Senin (26/12/11).

Menurutnya, sistim agraria nasional saat ini benar-benar mengabdi kepada kolonialisme. Ironisnya, apparatus negara, dalam hal ini Polri, justru menjadi “centeng” pemilik modal untuk menindas dan mengusir rakyat dari tanah dan sumber-sumber penghidupannya.

Kejadian di pelabuhan Sape, Bima, adalah contoh konkret bagaimana aparatus negara telah menjadi alat modal. Aparatus negara rela pasang badang hanya untuk melindungi sebuah SK atau ijin usaha sebuah perusahaan: PT. Sumber Mineral Nusantara. ”Untuk diketahui, hampir 95% saham PT. SMN dikuasai oleh pemodal dari Australia,” jelasnya.

Padahal, tambahnya, apa yang diperjuangkan oleh rakyat Lambu dan Sape di Bima adalah soal hidup dan soal martabat. “Tiba-tiba, hanya dengan bermodalkan ijin dari seorang bupati korup, perusahaan asing tiba-tiba mengklaim tanah itu sebagai daerah konsensinya,” ujar Firmanus.

Melihat kasus agraria terjadi belakangan ini, terang Firmanus, membuktikan  tata-kelola agraria di Indonesia maíz bercorak kolonialisme, maka cara penyelesaian konflik agraria berwatak kolonialis, yaitu mengutamakan kepentingan pemodal.

“PRD tidak percata lagi dengan proses penyelesaian agraria di tangan pemerintah, Badan Pertanahan maupun menteri terkait. Dan dalam panitia nasional diusulkan PRD harus mengutamakan dialog dan negoisasi, untuk TNI / Polri tidak boleh terlibat menangani konflik agraria,” tegasnya. (wahyu)

Anshorut Tauhid Was Sunnah Wal Jihad: Fatwa Murtad Dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir

Anshorut Tauhid Was Sunnah Wal Jihad: Fatwa Murtad Dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir: Ada hal yang amat penting saat pembacaan eksepsi dalam sidang ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang digelar hari kamis (24/2) kemarin. Dalam pem...

Jelang Natal, Polisi Sterilkan Gereja

Pilarrakyat-Madiun, Jajaran anggota Kepolisian Polres Madiun Kota mulai melakukan sterilasi di kawasan gereja di Kota Madiun bersama Tim jibom dari kesatuan Brimob, Jumat (23/12/11).

“Hari ini sterillisasi ada sepuluh ,gereja yang besar yang berada di tiga kecamatan, untuk antisipasi pengamanan natal, “ kata kasat Sabhara Polres Madiun Kota  AKP BaruTrisno.

Dalam pengamanan atau strilasi gereja ini pihaknya mendatangkan delapan orang penjinnak bahan peledak dari kesatuan  Brimob ,dengan di bantu oleh anggota sabara sendiri, hingga dalam penyisiran gereja tersebut berjumlah 15 orang personil.

Sementara itu dari infor masi yang berhasil di himpun dalam pengamanan natal tahun ini pihak polres Madiun Kota sudah menyiapkan 4 pos PAM yang nantainya akan di jaga 24 jam penuh oleh petungas jaga.

Pos pam tersebut  diantaranya berada di Alun2 kota Madiun, di jalan Pahlawan  depan Telkom, di terminal, serta di Stasiun KA. Setiap pos PAM akan di jaga oleh 17 personil dari Polres Madiun Kota dan dibantu oleh inbstansi terkait, seperti. Sat PP, TNI AD, TNI Au dan dari Kesatuan Jihandak.

Diketahui dalam pertsiapan pemngamanan Natal dan Tahun Baru ini Mapolres Madiun Kota siapkan 140 personil Polres, dan 142 dari intansi terkait,  hal itu disiapkan untuk pengamanan 54 gereja yang tersebar di 3 kecamatan di kota Madiun menjelang natal tahun ini. (cholis)

Disinyalir Sarat Kecurangan, Tuntut Pilkades Diulang

Pilarrakyat-Madiun, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Madiun secara serentak 20 Nopember lalu kini menuai protes dari sejumlah pasangan calon. Salah satunya, Pilkades di Desa Tiron Kec/Kab Madiun. Kandidat yang dinyatakan kalah oleh panitia, menggugat agar dilaksanakan pilkades ulang dan kandidat terpilih Juri tidak dilantik, sebab terdapat adanya indikasi kecurangan pelaksanaan Pilkades.

      

Diantaranya, adanya mobilisasi massa, dugaan money politik dan pembelian kartu panggilan pemilih pada detik-detik jelang dan saat pemilihan berlangsung.  “Karena tindakan saudara Juri (kandidat terpilih,red), maka hal itu sangat mempengaruhi para pemilih,” kata Sudjono, kandidat yang kalah saat hearring dengan Komisi A DPRD Kab Madiun, Kamis (22/12/11).

Hearing di ruang Komisi A DPRD setempat digelar, setelah ada pengaduan dari kandidat Sudjono. Dihadiri Asisten Pemerintahan Pemkab Madiun Agus Pramono, Kasubag Pemdes S. Arif, Muspika Kecamatan Madiun, Ketua Panitia Pilkades Harnowo, calon kandidat terpilih Juri dan calon kades kalah Sudjono serta tim kedua kandidat.

”Hasil pelaksanaan pilkades di Desa Tiron tidak sempurna alias cacat hukum. Meskipun dapat suara banyak, itu disebabkan karena kecurangan serta pelanggaran yang dibuat,” tuding Sudjono.

Sebab itu, tambahnya, mengacu ayat 2 Perda Kab Madiun Nomer 4 Tahun 2007 dan butir-butir kesepakatan yang dibuat oleh kedua calon,  Sudjono menuntut agar dilakukan pilkades ulang. “Karena dirugikan, kami minta supaya digelar pilkades ulang dan saudara Juri tidak dilakukan pelantikan,” tandasnya.

Atas tudingan dugaan kecurangan tersebut, kandidat terpilih Juri secara tegas membantah. Sebab, sejak tahapan pertama hingga pemilihan berlangsung tidak ada masalah. “Kami tidak melakukan sesuatu pelanggaran apa pun dalam pilkades,” tegas Juri.

Bantahan serupa juga datang dari Harnowo, ketua panitia pilkades di Desa Tiron. Harnowo justru mengaku, tidak memahami pelanggaran apa saja yang dimaksudkan oleh Sudjono. “Yang dimaksud itu pelanggaran yang mana. Karena, semua calon punya peluang melanggar,” Tanya dia seraya menjelaskan, pilkades sudah berjalan sesuai tahapan dan tidak ada masalah.

Sementara itu, Widodo Camat Madiun sekaliogus pengawas Pilkades juga membantahnya.  Ia menandaskan, dalam pelaksanaan pilkades  tidak ditemukan adanya kejadian seperti yang ditudingkan Sudjono. “Dalam pemilihan itu,  kalah dan menang adalah hal yang biasa. Tapi, selama pelaksanaan, pengawas yang dilapangan tidak menemukan adanya pelanggaran dan kecurangan. Juga tidak ada laporan yang masuk terkait masalah ini. Sehingga, pemilihan kami anggap sudah sah,” ujar Widodo.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemkab Madiun, Agus Pramono menegaskan, tuntutan pemilihan ulang tidak bisa diterima. Sebab, jika mengacu perda, pemilihan ulang hanya bisa dilakukan apabila terdapat dua calon atau lebih yang memperoleh suara sama. “Tuntutan tidak berdasar. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak melantik kades terpilih,” tegas Agus.

 “Kalau ada bukti silahkan menempuh jalur hukum. Yang jelas, penyelenggaraaan pilkades tidak akan diulang dan pelantikan tetap berjalan,” tambahnya. (remi/wahyu)

Protes Tak Lulus Sertifikasi, Puluhan Guru Ngluruk Jakarta

Pilarrakyat, Madiun----Puluhan perwakilan guru yang tak lulus sertifikasi melalui system Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 115 Malang, berasal dari 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur bergolak. Rabu (21/12) siang, ngluruk ke Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. 

Mereka berangkat ke Jakarta sekitar pukul 11.20 Wib dari Terminal Purbaya Madiun dengan menggunakan bus PO. Sejuta Bintang. Diantaranya berasal dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Malang, Pasuruan, Trenggalek, Blitar, Batu, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.

Menurut Ikhwan Sumadi, Sekretaris PGRI Jawa Timur, kedatangan mereka ke Jakarta untuk membawa permasalahan terkait dengan system penilaian terhadap guru yang mengikuti ujian sertifikasi tahun 2011 di Universitas Negeri Madang (UM). Karena, dalam pelaksanaan penilaian di Rayon 115 Malang disinyalir terjadi adanya penyimpangan.

“Kami mensinyalir ada kejanggalan pada pelaksanaan penilaian. Dan kegiatan itu melanggar ketentuan yang diatur di PLPG,” ungkap Ikhwan Sumadi, kepada wartawan, Rabu (21/12/11).

Dijelaskan, hal ini bisa dilihat dari adanya masalah yang diketahui dan ada bukti-bukti yang ditemukan oleh para peserta ujian sertifikasi. Bukti tersebut antara lain, adanya peserta yang sakit keras dan tidak bisa menulis pada saat pelaksanaan ujian. Namun, peserta yang bersangkutan dinyatakan lolos. Sementara peserta yang sehat malah dinyatakan tidak lolos. “Bahkan juga ada peserta yang sudah meninggal dunia gak ikut ujian, tapi dapat nilai,” ujarnya.

Ditambahkan, pada tahun 2011 ini di 10 kota dan kabupaten tersebut terdapat sekitar 11 ribu peserta ujian sertifikasi. Namun, dari jumlah tersebut sekitar 46 persen peserta dinyatakan tidak lolos. Terbanyak jumlahnya dari guru kelas SD, terbanyak kedua dari guru Pendidikan Jasmani dan terbanyak ketiga dari guru Bahasa Inggris,” jelasnya.

Sebab itu, PGRI Jawa Timur menuntut kepada Kementerian Dikbud di Jakarta agar meninjau ulang system penilaian ujian sertifikasi serta menuntut adanya pelaksanaan ujian sertifikasi dua kali. 

“Jumlah yang tidak lulus ada ketimpangan dan ini harus dievaluasi kembali, peserta yang tidak lulus bisa ikut ujian kedua. Selain itu, juga menuntut agar para guru yang tidak lulus sertifikasi 2011 dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan pada tahun 2012,” tandasnya.

Sementara itu Kabid Advokasi dan Perlindungan Hukum PGRI Kabupaten Madiun, Harsono mengatakan, di Kabupaten Madiun sendiri terdapat 152 peserta ujian sertifikasi. Namun dari jumlah itu, sekitar 64 peserta dinyatakan tidak lolos. Sedangkan untuk Magetan terdapat sekitar 197 guru mengikuti ujian sertikasi dan  82 guru dinyatakan tidak lolos. (wahyu)

Korban Bencana Dapat Bantuan

Pilarrakyat, Madiun---Puluhan warga korban bencana angin putting beliung di Desa  Karangmalang Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun mulai mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Madiun.

Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, berupa beras 3 kwintal, peralatan makan dan juga pakaian. Sedangkan untuk bantuan material lainnya akan dihitung dulu sesuai dengan tingkat kerusakannya.   

“Para korban agar tabah menerima kenyataan ini, semua sebagai ujian dari Allah, SWT. Terkait dengan bantuan yang diserahkan hari ini diharapkan dapat diterima dengan ikhlas agar bermanfaat,” kata Bupati Muhtarom saat menyerahkan bantuan, kemarin (16/12/11).

Diketahui, bencana angina putting beliung disertai hujan deras terjadi Kamis (15/12/11) sore. Sedikitnya ada 21 rumah warga mengalami rusak ringan yaitu mengalami kerusakan pada genting. Tidak hanya itu angin putting beling juga menerjang sebuah masjid dan sebuah gudang penyimpanan hasil panen milik warga masyarakat. Kendati demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. (wahyu)

Pengelola, Protes Rencana Penutupan Lokalisasi Gude

Pilarrakyat, Madiun---Rencana Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun menutup lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Gude di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menuai protes.

Salah satunya dari pengelola lokalisasi Gude setempat. ”Jika lokalisasi ditutup, jelas praktek prostitusi bisa merebak ke luar. Karena itu pemerintah harus berpikir ulang soal rencana penutupan lokalissi,” ujar tohirin Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Arjuna yang membina PSK Lokalisasi Gude.

Menurutnya, meski ada rencana penutupan, namun pihak terkait belum pernah melakukan kordinasi dan sosialisasi. “Kami berharap ada kordinasi untuk mencari jalan keluar terbaik, tidak hanya menutup lokalisasi,” jelasnya.

Sisi lain, tambahnya, yang perlu dipahami pemerintah, bahwa pemberdayaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun terhadap para penghuni lokalisasi Gude selama ini terbilang masih formalitas dan belum efektif. Sehingga dikhawatirkan, para PSK belum berdaya apabila lokalisasi ditutup.

”Keterampilan yang diberikan dinas terkait pun, tak terlalu efektif untuk mengentaskan mereka dari dunia prostitusi. Jika lokalisasi ditutup, para PSK tetap akan bekerja sebagai PSK,” jelasnya.  

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Madiun mulai mempersiapkan penutupan lokalisasi Gude. Menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana menutup lokalisasi Pekerja Sek Komersial (PSK) pada tahun 2012.

Salah satunya, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun sudah mengajukan draf pembentukan Tim penanganan PSK di lokalisasi ’Gude’ kepada Bupati Madiun H. Muhtarom. (Cholis)

Pemerintah Kabupaten Madiun Siap Menutup Lolakalisasi Gude

Pilarrakyat, Madiun
Pemerintah Kabupaten Madiun mulai mempersiapkan penutupan lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) ’Gude’ di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana menutup lokalisasi Pekerja Sek Komersial (PSK) pada tahun 2012.

Salah satunya, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun sudah mengajukan draf pembentukan Tim penanganan PSK di lokalisasi ’Gude’ kepada Bupati Madiun H. Muhtarom. Ini setelah mendapatkan surat dari Gubenur Jawa Timur saol penanganan PSK di daerah dan tentang kebijakan penutupan lokalisasi.

“Sesuai intruksi dari gubenur untuk penanganan WTS luntuk lokasasi harus di tutup, dan kami sudah menagjukan draft pada bupati,sesuai surat dari Gubenur, yaitu darft tim penutupan lokalisasi,” kata Sekertaris Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun Nur Rohyati, kepada Pilarrakyat, Kamis (15/12/11).

Dijelaskan, mengenai susunan tim penanganan lokalisasi PSK, akan diambil dari stake holder, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian serta dari unsur organisasi keagamaan, serta LSM.

“Setelah tim terbentuk, baru kita akan mulai melakukan kegiatan, dan akan melakukan kordinasi dengan pihak pihak terkait, dan kami rencanakan januari kita sudah akan mulai action,” terangnya.

Pihaknya juga mengakui jika sampai saat ini belum melakukan sosialisasi terkait penutupan lokalisasi PSK di Desa Gude Kecamatan Jiwan kini dihuni sekitar 83 PSK dan 26 mucikari. Meskipun begitu pihak dinsos optimis bisa melakukan penutupan.

“Di lokalisasi Gude sekitar 99 persen dihuni oeh warga pendatang, hanya satu persen warga Madiun. Namun demikian kami akan tetap memberikan bekal ketrampilan kepada para penghuni ” tandasnya.(cholis)

Pelatih MPFC: Berikan Kesempatan Djohar, Baru Depak - Portal Berita Jawa Timur

Pelatih MPFC: Berikan Kesempatan Djohar, Baru Depak - Portal Berita Jawa Timur

PA GMNI Sumbar Bertekad Besarkan dan Perluas GMNI di Sumbar - PRESIDIUM GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI)

PA GMNI Sumbar Bertekad Besarkan dan Perluas GMNI di Sumbar - PRESIDIUM GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI)

Jassmerah-Pengukuhan PA GMNI 2010-2014

Fraksi-Fraksi DPRD Kompak Naikkan TPP Perangkat Desa

Pilarrakyat-------Komitmen wakil rakyat di DPRD Kabupaten Madiun Jawa Timut memperjuangkan nasib para perangkat desa tidak diragukan lagi. Buktinya, pada Rencana APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2012, tunjangan penghasilan perangkat desa (TPP) dipastikan akan dinaikkan menjadi Rp. 775 ribu per bulan.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Y. Ristu Nugroho mengatakan jika pada tahun 2011 tunjangan penghasilan pamong desa hanya Rp. 720 ribu, pada tahun 2012 akan dinaikkan menjadi Rp. 775 ribu.

”Mayoritas fraksi di DPRD  sudah sepakat menyetujui dan siap memperjuangkan agar tunjangan penghasilan bagi para pamong desa di APBD tahun anggaran 2012 direalisasikan sesuai dengan amanat PP. No. 72 tahun 2005 tentang desa,” kata Ristu.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan ini, kebijakan kenaikkan tunjangan bagi pamong desa tersebut, pada intinya bukan karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Tetapi, lebih pada perjuangan wakil rakyat dalam menjalankan amanat PP tersebut.

Dimana, dalam pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 PP No. 72 tahun 2005 tentang desa, telah secara jelas diatur, jika penetapan mengenai penghasilan tetap dan atau tunjangan lain yang diterima kepala desa dan perangkat desa yang diterima tiap bulan besarnya paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

”Sehingga, persoalan tunjangan penghasilan perangkat desa tidak perlu dikritisi lagi oleh siapa pun. Sebab TPP yang akan diberikan kepada pamong desa di tahun 2012 sudah menyesuaikan dengan amanat PP dan kemampuan keuangan daerah,” kata politisi muda kharismatik ini.

Sisi lain, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh perangkat desa, untuk tidak lagi melakukan kegiatan aksi ke DPRD maupun ke Pemkab Madiun menuntut kenaikan TPP. “Karena semua sudah sepakat kalau TPP perangkat dinaikkan. Baik itu eksekutif maupun semua fraksi  di DPRD sudah setuju,” pintanya.

Ristu juga berharap, dengan adanya kenaikan TPP ini, seluruh jajaran pamong desa diwilayah Kabupaten Madiun bisa lebih pro aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Kalau apa yang menjadi hak mereka sudah dipenuhi, tentunya mereka juga harus melaksanakan kewajiban melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” harap pria kelahiran 1971 ini. (juri)

Sikap Politik PA GMNI Jawa Timur.3gp

Rapat dengar PD PA GMNI Jatim dan Gubernur JatimAVI

Tolak Gula Impor, Petani Tebu Ngluruk Jakarta

Pilarrakyat--Petani tebu tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) di Madiun, Selasa (13/12/11) hari ini, bakal ramai-ramai ngluruk ke Jakarta guna aksi unjuk rasa menolak masuknya gula impor.   

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTR) Pabrik Gula Redjo Agung Baru Madiun, Suwandi dikonfirmasi mengatakan aksi unjuk rasa ini dilaksanakan Rabu (14/12/11) pagi, akan diikuti anggota APTR se-Jawa diantaranya dari wilayah PTPN IX, PTPN X, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)-1 dan RNI – 2.

“Aksi unjuk rasa akan dilakukan di depan Istana Presiden, DPR RI dan Kantor Kementerian Perdagangan dan total massa se-Jawa yang dikerahkan sekitar 100 bus dan kami akan berangkat ke Jakarta Selasa 13 Desember 2011 (hari ini,red),” kata Suwandi dihubungi via telepon, kemarin (11/12/11) malam.

Aksi unjuk rasa itu bagian penolakan petani tebu, terhadap rencana pemerintah mendatangkan gula impor sebanyak 500.000 ton. Sebab, apabila gula rafinasi beredar di pasaran, maka gula produksi lokal akan kalah bersaing, apalagi harga gula rafinasi sangat murah dibandingkan gula produksi petani lokal. Sisi lain, juga menunjukkan petani berkeinginan meneruskan program restrukturisasi pabrik gula.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) wilayah PTPN XI PG Pagotan Kec Geger Kab. Madiun, Mudjono secara tegas menyatakan jika APTRI tidak akan ikut bergabung melakukan aksi unjuk rasa dilakukan oleh APTR.

”Kami tidak tahu soal aksi APTR. Sebab kami akan melakukan aksi sendiri di Surabaya, namun masih menunggu keputusan dari pusat. Karena itu, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya,” kata Mudjono. (cholis)

Koalisi LSM Madiun Hadiahi Pejabat Tikus

Pilarrakyat---Hari anti korupsi se-dunia yang jatuh, Jumat (9/12/11) mendorong para aktivis yang tergabung dalam Koalisi LSM Madiun Jawa Timur turun ke jalan. Dalam aksinya, selain orasi dan baca puisi, massa juga menghadiahi kaos serta seekor tikus kepada aparat penegak hukum dan pejabat Pemerintah Kota Madiun.

Aksi pertama dilakukan di halaman Mapolres Madiun Kota, selanjutnya ke Kejaksaan Negeri Madiun. Selain menyerahkan kaos yang bertuliskan “Berantas Tuntas Korupsi”, Kejaksaan Negeri Madiun juga dihadiai seekor tikus.

Selain membagikan selebaran brosur, massa juga mengusung sejumlah poster dan spanduk diantaranya bertuliskan “KPK bukan Komisi Pelindung Koruptor, Hukum Mati Koruptor, Ganyang Koruptor, Hari Anti Korupsi / berantas Tuntas Korupsi, Korup + Tor = Fuck, Pasar Gede Mulek,”.

Dalam orasinya, massa mendesak aparat Kepolisian serta Kejaksaan Negeri Madiun agar bertindak cepat, tegas tanpa pandang bulu dalam memberantas tuntas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di dalam Pemerintahan Kota/Kab. Madiun. “Korupsi sudah masuk dalam sistim Pemerintahan dan telah menyengsarakan rakyat,” tegas Heru Tomo koordinator aksi.

Menurutnya, tingkat korupsi yang berada di madiun sudah di nilai parah, unt8uk itu pihaknya akan terus berjuang untuk memberantas korupsi di madiun.“Di madiun ini masih banyak indikasi korupsi yang dilakukan para pejabat, diantaranya pembangunan pasar besar madiun, pembangunan Stadion. Serta jalan raya ring road kota Madiun, nanti pada tanggal 31 Desember besuk akan kami serahkan berkas dugaan korupsinya,”ungkapnya.

Di Mapolres Madiun Kota, massa diterima Kabag Ops Kompol Edi Poerwanto dan di Kejari di temui oleh Kepala Kejari Madiun Ninik Mariyanti. “Kejaksaan Negeri Madiun akan berupaya tetap konsisten dalam memberantas korupsi,” kata Ninik dihadapan massa.

Selanjutnya, massa bergerak menuju Pemkot Madiun dan para pengunjuk rasa ditemui Suyoto Asisten Administrasi Umum, seraya memberikan seekor tikur. Sedangkan di Pemkab Madiun di terima oleh Setyono / Sekertaris Bakesbangpol dan linmas.

Kegiatan aksi selesai setelah melakukan doa bersama di depan proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Koalisi LSM Madiun terdiri dari LSM Abimantarana, Mantra, Geram, WKR, Pedal,Lindu. LPPN, Permi dan Lira. (cholis)

PEMIMPIN KABUPATEN MADIUN 2013

Sekda Buka Pertemuan Lintas Sektor Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di Kabupaten Trenggalek

Permasalahan pangan memang menjadi suatu hal yang harus segera diselesaikan. Akhir-akhir ini, begitu banyak gangguan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh dampak buruk dari pola makan dan pola hidup yang salah. Meskipun demikian, untuk mengatasi masalah ini tidaklah mudah.

Tidak hanya pemerintah saja, namun juga harus ada sinkronisasi baik dari produsen pangan itu sendiri maupun dari masyarakat sebagai konsumennya.

Berangkat dari persoalan di atas, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek menggelar acara Pertemuan Lintas Sektor Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan pada Hari Senin, 21 Nopember 2011.

Acara yang digelar di Hall Rumah Makan Mekarsari Trenggalek ini diikuti oleh perwakilan dari SKPD-SKPD terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek. Selain itu, acara yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ini juga diikuti oleh 26 Kelompok Usaha Pangan Olahan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek, Ir. Sudarto, MM. disebutkan bahwa tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk menyamakan langkah dalam melakukan pengawasan keamanan pangan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan untuk narasumber berasal dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Ir. Ahmad Yudoseno, MM. dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga Surabaya, Prof. dr. Bambang Wirjatmadi, MS, MCN, PhD, SpGK.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Ir. Sukiman, M.Si. memberikan apresiasi dan penghormatan tinggi kepada Kantor Ketahanan Pangan yang telah menggelar acara ini. “Pertemuan untuk membahas permasalahan pangan seperti ini sangatlah penting, mengingat saat ini pola makan masyarakat sudah salah. Masyarakat hanya mementingkan perut kenyang saja, tanpa memperhatikan keamanan dan mutu makanan”,ujar Sekda.

Menurut Sekda, makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai beberapa kriteria, yaitu bergizi, berimbang, beragam dan aman untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk kriteria aman, harus mencakup dari segi fisik, biologis dan kimiawi. “Dari sisi fisik, kemasan makanan harus bagus. Dari segi biologis, makanan harus bersih dari jamur, bakteri dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan dari segi kimiawi, makanan harus terbebas dari zat-zat kimia baik itu perwarna, pemanis dan lainnya yang dapat merusak tubuh”, papar Sekda.

Hingga saat ini, lanjut Sekda, masih banyaknya makanan kurang aman yang beredar di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya belum berkembangnya sistem pengawasan keamanan pangan, masih kurangnya lembaga dan sarana prasarana yang kompeten dalam mengawasi keamanan pangan serta penegakan hukum yang masih kurang optimal. Oleh karena itu mengingat tugas mengawasi keamanan pangan ini cukup berat, kepada segenap instansi yang terkait, Sekda mengharapkan agar dapat menjalin hubungan yang baik serta menciptakan terobosan-terobosan dalam meningkatkan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Trenggalek.[okt]

Gubernur Jatim Usul Ada Dua Wagub - nasional.inilah.com

Gubernur Jatim Usul Ada Dua Wagub - nasional.inilah.com

Jadi Pasangan Ical, Soekarwo di Cawapreskan Golkar Jatim

Jadi Pasangan Ical, Soekarwo di Cawapreskan Golkar Jatim

KAHMI & PA GMNI Usung Mahfud-Soekarwo Capres 2014?

SURABAYA - Pertemuan sejumlah Pengurus Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA-GMNI) dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di rumah dinas Ketua MPR, Taufik Kiemas di Jalan Widya Chandra IV Jakarta, Senin 8 Agustus lalu, dikabarkan membahas pengusungan dua orang untuk tampil sebagai pemimpin bangsa.

Dua nama yang digadang-gadang bakal ikut meramaikan bursa Capres-Cawapres adalah Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi (KAHMI) dan Soekarwo, Gubernur Jawa Timur (PA-GMNI).

Soekarwo, yang juga Ketua PA-GMNI ketika dikonfirmasi membenarkan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan atas inisiatif dari KAHMI di kediaman Taufiq Kiemas yang juga anggota Dewan Kehormatan PA-GMNI.

"Sebenarnya undangannya hanya 400 orang, tapi yang hadir sampai 800 orang. Sebab, tokoh-tokoh Cipayung yang sekarang tersebar di berbagai partai politik dan lembaga negara juga ikut hadir," kata Soekarwo kepada wartawan di sela-sela acara buka puasa bersama dengan sejumlah partai politik Jawa Timur di Kantor DPW PKS Jatim, Jalan Gayung Sari, Surabaya, Selasa (9/8/2011).

Pria yang akrab disapa Pak Dhe ini berkilah, pertemuan hanyalah silaturrahim yang dikemas dalam bentuk buka puasa bersama. Namun tidak menutup kemungkinan dari pertemuan itu tercetus ide-ide segar untuk memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Sebab, beberapa tokoh yang hadir dipertemuan itu adalah dari berbagai bidang dan profesi.

Ia menyebut beberapa tokoh yang hadir dalam acara tersebut adalah Akbar Tanjung anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Siswono Yudhohusodo mantan menteri pertanian, Taufik Kiemas Ketua MPR RI, Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua FPAN DPR RI dan Ja'far Hafsah Ketua FPD DPR RI.

Disinggung apakah tokoh-tokoh Cipayung juga memikirkan nasib bangsa ke depan? Dengan lugas Soekarwo menjelaskan bahwa tokoh-tokoh Cipayung memang telah mengerucut dalam masalah suksesi kepemimpinan bangsa.

Intinya, mereka ingin bangsa Indonesia ke depan harus lebih baik. Karena itu harus dipimpin oleh orang-orang yang kredibel dan capabel. "Kalau itu iya, bahkan telah mengerucut bangsa ini harus dipimpin oleh kader terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia," ungkapnya.

Ketika disinggung apakah dirinya siap jika digandengkan dengan Mahfud MD dalam Pilpres 2014 mendatang. Pria berkumis ini hanya tertawa dan mengatakan siapa yang akan ditunjuk mewakili kelompok Cipayung itu belum dibahas sebab itu terlalu dini.

"Yang jelas, sekarang ini sudah tidak ada lagi politik aliran sehingga rakyat dalam menentukan pemimpinnya juga tidak harus lagi dilihat dari aliran apa, tetapi apakah dia pantas dan benar-benar mampu menerima amanat rakyat," kilah Soekarwo yang juga Ketua DPD Jatim Partai Demokrat. (ful)

Nurul Arifin - Okezone

Bupati Serahkan 14 Hasil PNPM-MP

Pilarrakyat----Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  (PNPM-MP) ternyata telah mampu menggerakan masyarakat dalam membangun wilayahnya. Seperti terjadi di Kabupaten Madiun Jawa Timur. Sekitar 14 sarana prasarana hasil PNPM-MP tahun 2011 senilai Rp. 7.377.225.000,- kini telah diserahkan kepada Unit Pengelola Kecamatan (UPK) se Kab. Madiun.

Penyerahan dan penandatangan prasasti dilakukan langsung oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos, kemarin (7/12) disaksikan oleh Wakil Bupati  Sekda kab. Madin, Ketua TP PKK Kab. Madiun Sri Purwanti Muhtarom, S.Pd,.

“PNPM-MP merupakan bentuk nyata upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan sarana infrastruktur desa,” kata Bupati H. Muhtarom.

Karena itu, Bupati menghimbau agar sarana yang telah dibangun bersama selama ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Sisi lain, tambahnya, dengan banyaknya ruas jalan kabupaten yang rusak, hal ini sebagai dampak dari musim penghujan yang turun hampir selama 2 tahun.

Sehingga, jelasnya, membuat kondisi lapisan tanah dibawah aspal jalan lembek dan berakibat rusaknya lapisan aspal yang ada. “Karena itu, apabila akan memperbaiki jalan, lebih baik menggunakan system rabat beton sebagaimana dicontohkan PNPM-MP. Disamping hemat biaya, rabat betom mempunyai kecenderungan tersendiri, yaitu lebih tahan air,” pinta pemimpin kharismatik ini.

Dalam kesempatan sama, Bupati Muhtarom, juga meresmikan Pembangunan MCK Plus untuk Ds. Klitik Kec. Wonoasri, Ds. Tempursari Kec. Wungu , Ds/Kec. Dagangan, Ds. Nampu Kec. Gemarang. Serta menyerahkan Pengelolaan dana Bergulir untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari hasil dana PNPM-PM Tahun Anggaran 2011.  

Penyerahan penghargaan kepada Pelaku PNPM-MP tahun 2011 dari dana APBN 2011 dari Unsur Pendamping Lapangan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Kelompok SPP dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Diserahkan pula dana Bantuan Sosial untuk pemugaran RTLH tahun 2011 untuk Rumah Tangga Miskin, Bantuan 15 paket beras dari BPR Kab. Madiun untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), Bantuan 20 paket beras untuk serta bantuan peralatan sekolahbagi siswa TK dan SD dari Bank Jatim Cabang Madiun. (hms/*)